Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
DALAM upaya mempererat komunikasi serta memastikan efektivitas pembangunan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menggelar roadshow pemerintahan ke sejumlah wilayah kecamatan. Agenda ini dimulai pada Rabu (09/07/2025) dengan kunjungan ke Kecamatan Wanadadi dan Kecamatan Pagedongan.
Roadshow dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, yang didampingi oleh sejumlah pejabat penting daerah. Turut hadir dalam rombongan antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra Anang Sutanto, Kepala Baperlitbang Yusuf Agung Prabowo, Inspektur Agung Yusianto, serta pimpinan dinas terkait seperti Dispermades, Indakop UKM, dan perwakilan OPD lainnya.
Kunjungan ini bukan hanya seremonial, melainkan menjadi ruang dialog langsung antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan desa, termasuk para kepala desa, sekretaris desa, pengelola BUMDes, dan pengurus Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP).Dalam sambutannya, Wabup Wakhid Jumali menegaskan bahwa kepala desa beserta jajarannya adalah ujung tombak pembangunan. Peran mereka tidak hanya administratif, tapi strategis dalam menjalankan visi pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up).
Lebih jauh, Wabup menekankan pentingnya penguatan kelembagaan desa, baik dalam pengelolaan BUMDes maupun pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah ekonomi kolektif masyarakat desa.
Roadshow ini juga menjadi sarana evaluasi langsung program pembangunan desa. Pejabat dari Inspektorat dan Baperlitbang turut memaparkan mekanisme pengawasan dan rencana penguatan kapasitas aparatur desa. Sementara perwakilan dari Dispermades dan Indakop UKM menjelaskan strategi pembinaan kelembagaan ekonomi desa agar berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Dalam sesi dialog, beberapa kepala desa menyampaikan harapan agar pemerintah kabupaten terus memberikan dukungan pendampingan teknis dan pelatihan kewirausahaan desa. Rangkaian kegiatan ini diharapkan akan memperkuat governance pembangunan desa dan menjembatani kebijakan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat desa.
Redaksi01-Alfian
