DALAM upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan berbasis digital, Pemerintah Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa berbasis aplikasi Siskeudes serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Cibogo dan diikuti oleh seluruh perangkat desa se-Kecamatan Cibogo.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari lintas instansi, antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DKUPP), serta Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, yang secara langsung membahas berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurut Ketua BKAD Kecamatan Cibogo, Usep Heryanto, melalui Pendamping Desa Tiara Faidilah, S.AN., kegiatan ini didanai dari anggaran BKU/DK dan bertujuan meningkatkan kapasitas teknis aparatur desa dalam menjalankan tugas secara lebih profesional, terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.
Salah satu topik yang cukup disoroti adalah peran aplikasi Siskeudes dalam mendorong sistem pelaporan keuangan desa yang lebih transparan dan realtime. Dengan platform ini, perangkat desa diharapkan dapat menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dengan lebih terintegrasi dan akurat.
Dadi Iskandar, Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (PKAD), menegaskan bahwa kebijakan keuangan desa harus senantiasa mengikuti dinamika regulasi dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Oleh karena itu, aparatur desa perlu terus dibekali dengan pengetahuan terkini agar tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara efektif di lapangan.
Bimtek ini juga membuka ruang diskusi mengenai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis koperasi, seperti koperasi desa “Merah Putih” yang kini mulai dikembangkan sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan di desa.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan aparatur desa di Kecamatan Cibogo semakin siap menghadapi tantangan pemerintahan desa modern, yang dituntut tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga inovatif dalam merespons kebutuhan warganya.
Redaksi01-Alfian