Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
DI TENGAH optimisme pertumbuhan ekonomi desa melalui penguatan koperasi, pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, soal rencana menjadikan Dana Desa sebagai jaminan (intercept) bagi pinjaman koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, justru mengundang kekhawatiran serius di berbagai kalangan.
Disampaikan dalam forum terbuka baru-baru ini, pernyataan tersebut menuai respons yang beragam. Sebagian menyambut dengan semangat inovasi fiskal, namun tidak sedikit yang melihatnya sebagai penyimpangan dari mandat asli Dana Desa: membangun fondasi layanan dasar masyarakat desa.
Pada intinya, skema intercept berpotensi menjadikan Dana Desa—yang semestinya digunakan untuk membangun jalan, irigasi, pendidikan anak usia dini, sanitasi, dan ketahanan pangan lokal—sebagai tameng fiskal terhadap kemungkinan gagal bayar koperasi.Jika skema ini diterapkan, maka setiap kegagalan koperasi membayar pinjaman bank dapat ditutup otomatis dengan memotong Dana Desa yang dialokasikan oleh negara. Ini menciptakan distorsi serius dalam arah kebijakan fiskal desa.Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Literasi keuangan yang rendah, pengawasan internal koperasi yang longgar, serta minimnya kapasitas manajerial di desa, bisa menjadi pintu masuk terhadap penyalahgunaan atau pengelolaan dana yang sembrono.Pengamat ekonomi menilai skema ini bisa membuka ruang besar bagi moral hazard. Ketika koperasi tahu ada “dana penyelamat” yang dijamin negara, maka insentif untuk berhati-hati dalam mengelola pinjaman menjadi lemah. Dalam sistem keuangan manapun, jaminan tanpa akuntabilitas selalu menimbulkan efek samping yang berbahaya.
Di atas kertas, skema ini mungkin terlihat sebagai inovasi pembiayaan. Namun dalam praktiknya, dengan ribuan koperasi di tingkat desa yang masih berjuang meningkatkan akuntabilitas, skema intercept justru bisa menjadi bom waktu fiskal yang meledak di pusat keramaian.
Langkah bijak kini adalah meninjau ulang skema tersebut secara terbuka, menghadirkan diskusi publik, dan menyusun mekanisme mitigasi risiko yang transparan sebelum dana publik digunakan sebagai jaminan privat.
Redaksi01-Alfian
