Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SOROTAN terhadap tata kelola dana desa di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, mencapai titik kulminasi. Ratusan warga dari berbagai desa turun ke jalan dalam aksi demonstrasi damai di depan Kantor Inspektorat Tapteng pada Kamis (03/07/2025), menyuarakan kekecewaan terhadap lambannya penanganan dugaan korupsi dana desa oleh aparat pengawas internal pemerintah.
Aksi ini digagas oleh Forum Peduli Anti Korupsi Tapanuli Tengah (FPAK-Tapteng) dan Aliansi Masyarakat Peduli Dana Desa, dipimpin oleh Maslan Simanjuntak dan Asber Malau. Demonstrasi yang awalnya ditujukan ke Gedung DPRD Tapteng akhirnya bergeser ke Kantor Inspektorat karena gedung dewan dalam keadaan kosong.
Tuntutan utama massa adalah pencopotan Kepala Inspektorat, Mus Mulyadi Malau, yang dinilai gagal menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait penyimpangan dana desa. Massa juga mendesak penonaktifan kepala desa yang terindikasi korupsi, serta mendesak agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sejumlah desa segera diterbitkan secara transparan.
Sejumlah desa yang menjadi sorotan dalam aksi ini di antaranya Pasar Sorkam, Pardamean, Bottot, Gontingmahe, Po Simargarap, Sipakpahi, hingga Sugasuga Hutagodang. Massa menuding Inspektorat hanya melakukan pemeriksaan terbatas pada dua tahun anggaran dan mengabaikan laporan dari warga yang lebih luas. Tuduhan adanya intimidasi terhadap pelapor juga turut menguatkan ketegangan.
Ketegangan sempat terjadi antara massa dan aparat keamanan sebelum akhirnya Mus Mulyadi Malau menemui perwakilan demonstran dan membuka ruang dialog terbatas. Meski penjelasan diberikan, masyarakat tetap menyuarakan tuntutan agar Inspektorat bertindak profesional dan tidak terkesan melindungi oknum.
Demonstrasi berakhir dengan tertib setelah dialog berlangsung. Para peserta aksi membubarkan diri dengan pesan tegas: penegakan hukum jangan hanya menjadi formalitas, tetapi harus nyata melindungi kepentingan rakyat di desa.
Redaksi01-Alfian
