Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Kukar Idaman

ADVERTORIAL — Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memperluas cakupan layanan publik terus bergulir secara konkret. Melalui implementasi program Kukar Idaman yang mencakup 17 bidang dedikasi, perhatian terhadap sektor kesehatan dan pendidikan kini menjadi sorotan utama dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam kesempatan usai mengikuti Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kutai Kartanegara pada Senin (30/06/2025), Bupati Aulia Rahman Basri memaparkan salah satu kebijakan yang telah diluncurkan untuk memberikan kemudahan layanan kesehatan. Ia menyampaikan bahwa masyarakat kini tidak lagi harus memenuhi persyaratan administratif yang rumit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. “Sudah kita kick-off. Sekarang warga Kukar bawa KTP saja sudah bisa berobat. Itu sudah kita akomodir,” tegasnya.

Inisiatif ini, menurut Bupati Aulia, selaras dengan kebijakan nasional yang masih mengatur pembebasan biaya layanan bagi peserta BPJS kelas 3, sembari menunggu realisasi sistem pelayanan kesehatan tanpa kelas di masa mendatang. Dengan kata lain, pemerintah daerah terus berupaya menyesuaikan regulasi pusat dengan kebutuhan daerah, tanpa mengabaikan substansi keberpihakan terhadap masyarakat kecil.

Sementara itu, di sektor pendidikan, Bupati menyoroti pentingnya penghapusan pungutan liar yang masih kerap membebani orang tua peserta didik, termasuk dalam hal pengadaan seragam sekolah. “Kita sudah himbau untuk tidak memperjualbelikan seragam. Insya Allah nanti seragam akan kita support dari APBD. Kalau belum masuk sekarang, akan kita anggarkan di perubahan,” ungkap Aulia.

Guna memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya, pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh oleh Dinas Pendidikan. Masyarakat juga diharapkan tidak segan melaporkan jika mendapati adanya praktik yang melanggar ketentuan. “Kalau masih ada pungutan, segera laporkan. Kami ingin ada keterbukaan dari masyarakat,” katanya.

Kebijakan ini diberlakukan secara bertahap, dimulai dari siswa baru tahun ajaran ini. Sedangkan untuk sekolah swasta, Bupati mengakui belum seluruhnya mendapat dukungan anggaran dari Pemkab. “Sekolah swasta belum mendapatkan support operasional dari program Kukar Idaman. Tapi saat RPJMD Kukar Idaman Terbaik sudah berjalan penuh, semua itu akan kita dukung,” jelasnya.

Tanpa menunggu seluruh perangkat kebijakan berjalan sempurna, Bupati menyatakan siap melangkah cepat demi manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. “Yang penting anggarannya sudah kita siapkan, kita langsung gas saja,” pungkasnya.

Langkah tersebut menggambarkan pendekatan responsif dan proaktif dari Pemkab Kukar dalam memastikan layanan dasar menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan setara.[]

Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto