LOMBOK TIMUR – Event tahunan Alunan Budaya Desa Pringgasela yang digelar di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, kembali mencatatkan prestasi dengan masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Sebagai salah satu event budaya berskala nasional, pelaksanaan Alunan Budaya Desa 9 tahun ini diharapkan dapat mengangkat citra Lombok Timur di kancah nasional, bahkan internasional. Namun, panitia menyampaikan bahwa untuk memenuhi standar penyelenggaraan event nasional, dibutuhkan dukungan yang maksimal dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB).
Ketua Lembaga Alunan Budaya, Ahmad Ferryawan, menyampaikan bahwa sejak pertama kali digelar hingga edisi kedelapan, belum ada dukungan nyata dari Pemprov NTB. “Memang dari Alunan Budaya pertama sampai delapan, Pemprov NTB tidak pernah memberikan bantuan,” ujar Ferry, Senin (30/6).
Tahun ini, event bertajuk “Nyiwaq” yang berarti kesembilan, akan diselenggarakan pada 20–26 Juli 2025 di Pringgasela Raya. Ferry menekankan, setiap tahun pihaknya berupaya menyuguhkan hal baru agar penyelenggaraan semakin berkualitas. Ia mengakui adanya dukungan dari Pemkab Lombok Timur dan Pemprov NTB, namun mempertanyakan bentuk dan besaran bantuan tersebut.
“Supportnya jadi tidak jelas dan nilainya kecil. Sedangkan pusat memberikan kita standar event bertaraf nasional. Hal ini sangat kita butuhkan. Karena cita-cita kita ke depan, event ini bukan hanya menjadi yang masuk top one NTB, tapi top ten Indonesia,” jelasnya.
Menurut Ferry, ke depan Alunan Budaya Desa tidak hanya digelar di Pringgasela, tetapi juga dirancang dapat berlangsung di Selong maupun Mataram, sebagai bagian dari event kolektif milik daerah. “Karena event ini kemudian sudah menjadi milik Pemkab dan Pemprov atau milik bersama. Tidak ada embel-embel desanya lagi,” ujarnya.
Koordinator event, Pirhara Gaffra, optimistis dengan kepemimpinan baru di Pemkab dan Pemprov NTB. Ia berharap ada kebijakan konkret yang berpihak pada keberlangsungan event budaya tersebut.
“Pemimpin daerah yang baru saat ini pastinya akan memiliki kebijakan dalam memastikan event ini berjalan baik,” tutupnya.