PEMERINTAH Kabupaten Jombang menegaskan komitmen dalam memperkuat tata kelola desa berbasis kolaborasi, melalui pelantikan pengurus Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Jombang dan dialog langsung bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, H. Yandri Susanto, di Pendopo Kabupaten Jombang.
Momentum pelantikan ini tak sekadar seremoni serah terima jabatan, melainkan menjadi panggung strategis untuk meneguhkan posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif.
Bupati Jombang, H. Warsubi, menekankan bahwa relasi antara kepala desa dan BPD bukanlah hubungan rivalitas, melainkan kemitraan setara yang saling melengkapi dalam menyusun arah pembangunan desa.
“BPD bukan tandingan, tetapi mitra kepala desa. Kerja sama, bukan kompetisi, yang dibutuhkan untuk kemajuan desa,” tegasnya di hadapan para tamu undangan.
Menteri Desa dan PDT RI, Yandri Susanto, dalam pidatonya turut menggarisbawahi pentingnya memperkuat kapasitas kelembagaan desa, khususnya BPD, agar lebih mampu mengawal pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat akar rumput. Ia juga menekankan urgensi penguatan koperasi desa sebagai motor pertumbuhan lokal.
Dalam acara tersebut, Menteri Yandri secara simbolis menganugerahkan gelar “Bapak BPD Kabupaten Jombang” kepada Bupati Warsubi. Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi dan kepemimpinan Warsubi yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai kepala desa, sehingga dinilai memahami langsung dinamika dan tantangan di level desa.
Tak hanya itu, dialog juga menyinggung program unggulan Pemerintah Kabupaten Jombang, yakni Program Desa Tematik. Program ini mengedepankan pendekatan berbasis potensi lokal dengan lima kategori utama: Desa Wisata, Ketahanan Pangan, Digital, Kreatif, dan Tembakau.
Program ini menjadi bagian dari strategi pembinaan berkelanjutan, yang bukan hanya bertujuan meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga menumbuhkan kemandirian dan inovasi di setiap desa.
Dengan penguatan peran BPD, optimalisasi potensi tematik, dan kepemimpinan yang berpihak pada desa, Jombang menapaki jalan baru menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Redaksi01- Alfian