KETIMPANGAN pembangunan antara pusat pemerintahan dan wilayah pedesaan kembali menjadi sorotan. Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, menjadi potret nyata dari ketertinggalan infrastruktur meskipun hanya berjarak sekitar tujuh kilometer dari pusat kabupaten.
Desa ini menghadapi berbagai kendala mendasar, mulai dari ketiadaan jembatan penghubung, kondisi jalan yang rusak parah, hingga absennya jaringan internet. Warga harus berjibaku setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses pendidikan dan administrasi.
Kondisi tersebut paling dirasakan oleh para pelajar tingkat SMP dan SMA yang harus menempuh perjalanan keluar desa. Jalur utama menuju Kelurahan Selebar harus dilalui dengan menyeberangi sungai tanpa jembatan. Ketika debit air naik akibat hujan, motor harus dipanggul demi bisa menyeberang dan melanjutkan perjalanan.
“Anak-anak tetap berangkat sekolah meskipun hujan deras. Tidak ada pilihan lain,” ujar Rezon Efendi, Kepala Desa Simpang, pada Sabtu (28/06/2025).
Rezon mengungkapkan bahwa alternatif jalan lain memang ada, yakni melalui Desa Selinsingan. Namun jalur tersebut tidak efektif karena jaraknya jauh dan kondisi medannya juga rusak.
Permasalahan akses ini bukan hal baru. Menurut Rezon, usulan pembangunan jalan dan jembatan sudah berulang kali diajukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa, persoalan tersebut telah menjadi agenda rutin yang tak kunjung ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak terkait.
“Beberapa anggota dewan pernah melihat langsung kondisinya. Tapi hasilnya tetap sama, belum ada perubahan sampai sekarang,” katanya.
Selain terisolasi secara fisik, Desa Simpang juga mengalami keterbatasan akses digital. Kantor desa kesulitan menjalankan tugas administratif karena tidak adanya jaringan internet yang memadai. Kondisi ini juga berdampak pada siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran daring.
Untuk mengunggah data administrasi desa ke sistem pemerintah, perangkat desa harus mencari sinyal ke luar wilayah. Di tengah gencarnya transformasi digital, desa ini justru tertinggal dari sisi konektivitas.
“Upload data saja harus keluar desa. Sinyal di sini tidak ada,” jelas Rezon.
Pemerintah Kabupaten Seluma diminta tidak lagi menunda pembangunan infrastruktur dasar di Desa Simpang. Selain sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga negara, hal ini juga penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah yang berisiko memperdalam ketimpangan sosial.
Desakan disampaikan kepada Bupati Seluma dan Dinas Kominfo agar membangun jaringan BTS dan menyediakan akses internet yang layak. Jalan dan jembatan penghubung pun dinilai mendesak untuk segera direalisasikan, guna membuka isolasi yang selama ini membelenggu warga desa.
Redaksi01-Alfian