BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai ujung tombak ketahanan pangan. Kebijakan ini bukan hanya sebatas penyaluran dana hibah, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas kelembagaan serta pembinaan berkelanjutan kepada pengelola BUMDes.
Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Dinas PMD Kalsel, Indah Novita Purnamasari, pada Kamis (18/02/2025) di Banjarbaru. Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan untuk menyeleksi BUMDes yang layak menerima dana hibah tahun 2025. Dana tersebut rencananya akan disalurkan ke 11 kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan.
“Kami tidak hanya fokus pada penyaluran dana. Monitoring serta pendampingan terhadap implementasi bantuan juga menjadi perhatian kami agar BUMDes benar-benar memberikan dampak nyata,” ujar Indah, mewakili Kepala Dinas PMD Kalsel.
Indah menambahkan bahwa bantuan dana hibah ini diarahkan secara khusus untuk memperkuat sektor pangan desa. Dengan mendorong BUMDes bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, pemerintah berharap desa mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional yang tengah memprioritaskan swasembada pangan berbasis desa. BUMDes diharapkan bisa bertransformasi menjadi entitas ekonomi yang tidak hanya menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat desa.
Kendati demikian, proses penganggaran hibah BUMDes 2025 masih dalam tahap pembahasan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat provinsi. Meski begitu, Dinas PMD tetap optimistis proses ini akan segera menemui titik terang.
Lebih lanjut, PMD Kalsel juga menjalin koordinasi dengan tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) untuk memastikan program pembinaan dan pengembangan BUMDes tepat sasaran. Pendekatan sinergis ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kemandirian desa dalam aspek ekonomi maupun pangan.
“Kami terus membina dan mengarahkan BUMDes agar mampu mengambil peran penting dalam ketahanan pangan desa. Ini adalah amanat pembangunan desa dari pusat yang kami kawal di daerah,” tutup Indah.
REDAKSI01-ALFIAN