Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SUMEDANG — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengajak seluruh kepala daerah untuk menjadikan pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam tata kelola wilayah. Imbauan ini disampaikan dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Selasa (24/06/2025).
Dalam forum tersebut, Yandri memperingatkan 86 kepala daerah yang hadir agar tidak mengulangi kesalahan negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, yang kini menghadapi persoalan serius akibat ketimpangan pembangunan desa dan kota.
“Di Jepang, hanya 7 persen penduduk yang masih tinggal di desa. Akibatnya, harga bahan pokok seperti beras menjadi sangat mahal dan sulit ditemukan. Hal yang sama juga terjadi di Korea Selatan,” kata Yandri.
Ia menegaskan bahwa fenomena migrasi besar-besaran ke kota tanpa perencanaan yang matang dapat menimbulkan krisis demografi dan ekonomi, termasuk ketergantungan pada impor bahan pangan.
Apa solusi yang ditawarkan pemerintah? Menurut Yandri, salah satu strategi utama yang bisa diterapkan adalah mendorong pembangunan desa berbasis potensi lokal, seperti desa wisata, desa ketahanan pangan, dan desa ramah lingkungan. Hal ini diyakini mampu menciptakan pemerataan ekonomi dan menjaga keberlanjutan desa.
“Tagline kami: Bangun Desa, Bangun Indonesia bukan sekadar slogan. Kalau kepala daerah bisa menerapkannya, kontribusi desa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akan signifikan,” tambahnya.
Yandri juga mengungkapkan bahwa banyak kepala daerah memberikan masukan terkait pengelolaan dana desa, khususnya alokasi 20 persen untuk program ketahanan pangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri. Ia mendorong kepala daerah untuk aktif melakukan evaluasi dan pendampingan agar penggunaan dana desa lebih tepat sasaran.
Retret ini berlangsung sejak Senin (23/06/2025) dan dijadwalkan berakhir pada Kamis (26/06/2025). Acara ini diikuti oleh 86 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Sembilan peserta berhalangan hadir karena sakit atau alasan kedukaan.
Selama empat hari, peserta menerima enam materi utama, mulai dari Ketahanan Nasional, Program Kementerian/Lembaga, hingga Komunikasi Politik dan Team Building. Sebanyak 31 kementerian dan lembaga turut terlibat sebagai narasumber.
Dengan momentum ini, pemerintah pusat berharap kepala daerah mampu memperkuat kembali peran desa dalam pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan merata.
Redaksi01-Alfian
