Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Meski secara administratif seluruh wilayah Kecamatan Samboja, termasuk Samboja Barat dan sebagian wilayah Muara Jawa, telah resmi masuk dalam delineasi kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara (IKN), geliat pembangunan fisik yang dilakukan langsung oleh Otorita IKN hingga kini belum terlihat di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan Camat Samboja usai menghadiri pelantikan Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, di Gedung DPRD Kukar, Jumat (20/06/2025). Ia menegaskan, hingga saat ini, pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik di Samboja masih menjadi kewenangan penuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. “Untuk sementara, pembangunan dari IKN sendiri itu belum ada, belum ada sama sekali. Kecuali pelatihan-pelatihan untuk pengembangan SDM. Kalau menyentuh fisik, infrastruktur, belum,” ujar Camat Samboja.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penetapan delineasi IKN mencakup seluruh wilayah administratif Kecamatan Samboja. “Bukan cuma hampir, memang semua wilayah Kecamatan Samboja itu masuk delineasi Ibu Kota Negara,” katanya.
Namun, terkait proses peralihan kewenangan dari Pemkab Kukar ke Otorita IKN, Camat Samboja menjelaskan bahwa landasan hukum memang sudah tersedia. Hanya saja, hingga kini belum ada langkah konkret terkait pelaksanaan teknis maupun kepastian jadwal peralihan. “Dari kemarin-kemarin sudah ada aturannya, cuma peralihannya ini belum ada. Dari kabupaten sendiri belum ada memberikan keputusan, sehingga semua pembiayaan, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun infrastruktur, masih ditangani Pemkab Kukar,” jelasnya.
Saat ini, seluruh urusan pemerintahan di Kecamatan Samboja—mulai dari pengelolaan anggaran hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan—masih bergantung sepenuhnya pada anggaran dan pengelolaan dari Pemkab Kukar. Seluruh ASN di wilayah ini pun melaksanakan tugas sesuai mekanisme yang berlaku di kabupaten.
Mengingat pentingnya peran Samboja sebagai bagian dari kawasan IKN, Camat Samboja berharap adanya kejelasan dari pemerintah pusat mengenai mekanisme peralihan kewenangan. Menurutnya, sinergi kebijakan antara Pemkab Kukar dan Otorita IKN sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut. “Kami tentu berharap ke depannya ada kejelasan mengenai proses peralihan ini, supaya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Samboja bisa berjalan lebih efektif dan sinergis dengan Otorita IKN,” pungkasnya.
Masyarakat Samboja, yang kini resmi menjadi bagian dari IKN, juga berharap percepatan transisi kewenangan ini dapat segera terwujud. Dengan demikian, berbagai program pembangunan yang dijanjikan dalam kerangka pembangunan IKN dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah kecamatan, demi mendorong pertumbuhan dan kemajuan yang lebih inklusif.
