Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL — Kebijakan pemekaran wilayah terus menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam merespons dinamika demografis dan kebutuhan tata ruang yang berkembang. Salah satu inisiatif yang kini tengah berjalan adalah perubahan status tujuh desa persiapan menjadi desa definitif melalui jalur legislasi daerah.
Asisten III Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto, menyampaikan bahwa proses pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang hal ini telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolekda) 2025. Pada tahun sebelumnya, pembahasan ini sempat tertunda karena alasan teknis dan waktu yang terbatas.
“Secara legal, tujuh desa ini sudah ditetapkan sebagai desa persiapan melalui Peraturan Bupati. Sekarang tinggal melanjutkan ke tahap pembentukan Perda agar bisa ditetapkan menjadi desa definitif,” kata Dafip saat ditemui di DPRD Kukar, Senin (16/06/2025).
Ia menjelaskan bahwa seluruh dokumen yang disyaratkan telah dilengkapi. Penetapan status definitif dinilai sangat penting dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah berbasis kebutuhan lokal.
“Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks tata ruang dan pertumbuhan penduduk, penetapan desa baru ini juga berfungsi mengakomodasi kebutuhan administratif di daerah yang berkembang pesat. Demi mempercepat proses legislasi, Pemkab Kukar juga mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD.
“Kalaupun ada kekurangan dalam dokumen atau substansi, itu bisa dilengkapi saat proses pembahasan di Pansus bersama DPRD. Intinya, ketujuh desa ini sudah sangat siap,” ujar Dafip.
Desa-desa yang diusulkan adalah Jembayan Ilir, Sungai Payang Ilir, Loa Duri Seberang, Sumber Rejo, Badak Makmur, Tanjung Baru, dan Kembang Janggut. Ketujuhnya merupakan hasil pemekaran dari wilayah yang dinilai memiliki dinamika pembangunan cukup tinggi dan kebutuhan akan struktur pemerintahan tersendiri. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
