Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KUTAI KARTANEGARA – Menghadapi keterbatasan fiskal yang cukup signifikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memilih jalur efisiensi dan optimalisasi pengawasan sebagai strategi utama dalam menjaga stabilitas pembangunan. Langkah ini tergambar dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (Rakordal) Caturwulan I Tahun 2025 yang digelar pada Senin (02/06/2025) di Gedung Bappeda Kukar.
Rakordal ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penegasan arah kebijakan pembangunan daerah di tengah situasi defisit. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan program, termasuk perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan fisik, guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa forum ini berperan penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program prioritas.
“Evaluasi ini penting, karena kita ingin memastikan seluruh tahapan mulai dari perencanaan, lelang, hingga pelaksanaan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Dari sisi capaian fisik, progres kita sudah sangat baik,” ujarnya.
Langkah konkret yang ditempuh pemerintah daerah adalah penerapan sistem digital E-Pantau, sebagai sarana pemantauan kinerja perangkat daerah secara langsung dan berbasis waktu nyata. Teknologi ini memudahkan deteksi hambatan dan pengambilan keputusan tanpa harus menunggu laporan konvensional.
“E-Pantau bukan sekadar sistem pelaporan. Ini alat bantu yang sangat efektif untuk melihat secara real-time kegiatan apa saja yang belum berjalan atau perlu percepatan. Ini sangat memudahkan kami dalam mengambil langkah konkret,” jelasnya.
Efisiensi anggaran juga memaksa Pemkab Kukar untuk menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penajaman prioritas menjadi hal krusial, di mana tidak semua kegiatan dapat dilanjutkan, namun kualitas dan hasil tetap menjadi fokus utama.
“Misalnya, awalnya ada 10 kegiatan, tapi karena efisiensi, bisa jadi hanya 9 yang dilanjutkan. Tapi kami pastikan kualitas dan dampaknya tetap maksimal, terutama untuk program-program prioritas seperti sekolah rakyat dan pembangunan infrastruktur dasar,” ungkap Sunggono.
Dengan semangat efisiensi dan pendekatan berbasis data, Pemkab Kukar menargetkan realisasi pembangunan tahun 2025 mencapai hingga 90 persen—melampaui capaian di tahun-tahun sebelumnya. Kinerja ini sangat bergantung pada akurasi dan kedisiplinan pelaporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kuncinya adalah sinergi dan kedisiplinan pelaporan. Kalau data dari OPD akurat dan dilaporkan tepat waktu, kita bisa kawal program secara menyeluruh,” tegasnya.
Forum Rakordal juga berfungsi sebagai sarana mengurai kendala teknis yang menghambat laju pembangunan. Identifikasi masalah menjadi modal penting dalam percepatan eksekusi program.
“Sekarang kita sudah tahu titik lemahnya di mana. Saatnya eksekusi di lapangan,” pungkasnya.
Dengan memadukan disiplin data, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan teknologi, Pemkab Kukar bersiap mengarungi sisa tahun anggaran 2025 dengan harapan menyelesaikan pembangunan secara tepat waktu dan tepat guna demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Dedy Irawan
