Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Upaya pemerintah dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak prasejahtera mendapat angin segar di Kutai Kartanegara (Kukar). Melalui kerja sama Kementerian Sosial (Kemensos) RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kukar ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program Sekolah Rakyat, sebuah lembaga pendidikan berasrama gratis yang ditujukan khusus untuk anak-anak yang mengalami putus sekolah.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris, menjelaskan bahwa pemerintah pusat mengambil peran penuh dalam pembangunan fisik sekolah, sementara Pemkab Kukar memberikan dukungan berupa penyediaan lahan seluas 10 hektare. “Desain dan pembangunannya ditangani pusat, setelah selesai nanti pengelolaannya oleh Kemensos RI,” jelas Yuliandris, Jumat (2/5/2025).
Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Kukar ini berbeda dari sekolah umum. Konsepnya merupakan gabungan antara pendidikan taruna dan sekolah keagamaan, dengan sistem pendidikan berasrama yang mampu menampung 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Seluruh kebutuhan siswa mulai dari biaya operasional, gaji guru, hingga fasilitas belajar ditanggung melalui APBN.
Yuliandris menegaskan, Pemkab Kukar berperan mendampingi dalam hal seleksi calon siswa maupun tenaga pendidik. Syarat utamanya, siswa penerima manfaat berasal dari keluarga tidak mampu dan selama ini kesulitan mengakses pendidikan layak.
“Tugas daerah adalah membantu proses seleksi siswa dan calon tenaga pendidik. Calon siswa yang diterima berasal dari keluarga tidak mampu, yang selama ini sulit mengakses pendidikan layak,” tambahnya.
Agar pembangunan berjalan tepat sasaran, Pemkab Kukar telah mengajukan tiga alternatif lokasi: eks lahan MHU yang sudah dihibahkan ESDM, dua titik di Loa Ipuh Darat, serta lahan di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak yang menjadi arahan langsung Bupati Kukar.
Dalam waktu dekat, tim teknis Kementerian PUPR dijadwalkan turun ke lapangan untuk melakukan survei sebelum menentukan lokasi final. “Kami sudah membawa tiga usulan ini bersama Pak Sekda ke pusat. Harapannya, pembangunan bisa dimulai tahun ini, tapi tetap menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” tutur Yuliandris.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Kukar diyakini bukan hanya menghadirkan bangunan baru, melainkan membuka peluang hidup yang lebih baik bagi ribuan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini diharapkan dapat menjadi jembatan keluar dari lingkaran kemiskinan, dengan memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis.
Lebih dari itu, sekolah berasrama ini juga dirancang untuk membangun karakter siswa. Melalui kombinasi kurikulum umum, taruna, dan keagamaan, anak-anak tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga dibentuk dalam kedisiplinan, kemandirian, dan nilai moral yang kuat.
Menurut Yuliandris, pembangunan sekolah ini akan menjadi momentum penting bagi daerah. Selama ini masih banyak anak di Kukar yang berhenti sekolah karena alasan ekonomi. Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi nyata yang ditunggu-tunggu masyarakat. “Ini bukan sekadar bangun sekolah, tapi bangun harapan dan masa depan anak-anak kita,” pungkas Yuliandris.
Program tersebut dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat, Kukar diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana pendidikan gratis berbasis asrama dapat mengubah masa depan generasi muda.
Kini, masyarakat menunggu kepastian lokasi final dan waktu dimulainya pembangunan. Jika berjalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat pertama di Kukar ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam dunia pendidikan daerah, sekaligus bukti nyata kolaborasi pusat dan daerah dalam menghadirkan solusi untuk anak-anak bangsa yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
