Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) tidak hanya berbicara soal pembangunan besar-besaran, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar warga. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Pemkab Kukar menegaskan fokusnya pada program yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari rumah layak huni, sanitasi, hingga ketersediaan air bersih.
Plt. Kepala Disperkim Kukar, M. Aidil, menyebutkan bahwa tahun ini pihaknya menargetkan pembangunan 188 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi hunian yang layak. Program ini dijalankan meski pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.
“Kami menargetkan pembangunan 188 unit RTLH tahun ini, meskipun sedang dilakukan efisiensi anggaran. Sebelumnya, kami telah membangun sekitar 2.045 unit rumah dari dana APBD maupun APBN melalui program BSPS,” ujar Aidil, Senin (28/04/2025).
Program perbaikan RTLH menjadi salah satu cara pemerintah hadir di tengah warga miskin. Data penerima program ini sebagian besar merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun Pemkab tetap membuka ruang usulan dari kecamatan, terutama bagi rumah-rumah dengan kondisi sangat memprihatinkan. Data itu kemudian akan diverifikasi bersama Dinas Sosial agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Selain pembangunan rumah, Disperkim juga menyiapkan regulasi khusus untuk penanganan darurat. Hal ini menanggapi maraknya kasus kebakaran yang sering kali menimpa permukiman padat. “Meski belum ada anggaran khusus, kami sedang berdiskusi dengan BPKAD untuk penganggaran melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT) atau pos anggaran lainnya,” tambahnya.
Isu kesehatan juga menjadi perhatian serius. Disperkim mencatat, sanitasi buruk masih menjadi penyebab tingginya angka stunting di beberapa kecamatan. Tahun lalu, Pemkab berhasil membangun sekitar 1.000 unit MCK, dan tahun ini menargetkan tambahan 400 unit.
Program ini diarahkan pada desa-desa yang memiliki prevalensi stunting cukup tinggi. Dengan adanya fasilitas sanitasi yang memadai, diharapkan rantai penyebab gizi buruk dan penyakit akibat lingkungan kotor bisa diputus sejak dini.
Selain rumah dan sanitasi, penyediaan air bersih menjadi kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar. Untuk itu, Pemkab Kukar membentuk tim khusus di bawah koordinasi Bappeda guna mempercepat realisasi Sistem Pengelolaan Air Minum Pedesaan (SPAM).
Beberapa desa telah masuk dalam program percontohan, seperti Desa Sedulang, sementara wilayah lain seperti Mura Jawa Sambo Barat, Kota Bangun, dan Kedang Ipil juga diproyeksikan segera menyusul.
Aidil menegaskan, fokus pembangunan infrastruktur dasar ini bukan sekadar memenuhi target angka dalam dokumen anggaran, tetapi lebih pada memastikan warga bisa merasakan manfaat nyata. “Harapan kami, semua program ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan dasar masyarakat, termasuk air bersih, sanitasi, penerangan jalan umum, hingga pembangunan jalan lingkungan,” pungkasnya.
Upaya Disperkim ini mencerminkan arah kebijakan Pemkab Kukar yang berpihak pada masyarakat bawah. Pembangunan infrastruktur dasar dipandang sebagai fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga, terutama mereka yang selama ini berada di garis rawan kemiskinan.
Dengan adanya rumah yang lebih layak, fasilitas sanitasi yang memadai, hingga air bersih yang mudah dijangkau, diharapkan tidak hanya kesejahteraan warga yang meningkat, tetapi juga kualitas kesehatan dan kesempatan mereka untuk berkembang.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan di Kukar tidak melulu tentang proyek besar bernilai triliunan, melainkan juga menyentuh aspek paling mendasar dalam kehidupan masyarakat. Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan dapat diukur dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat kecil. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
