Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, volume sampah pun terus meningkat, sehingga ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang representatif menjadi kebutuhan mendesak.
Untuk menjawab tantangan itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar terus berupaya mengawal proses pembangunan TPA di sejumlah kecamatan. Progres pembangunan disebut berjalan cukup baik, meskipun tidak sedikit yang masih menghadapi kendala teknis, terutama terkait koordinasi lintas instansi dan keterbatasan anggaran.
Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo, menjelaskan bahwa pembangunan TPA dilakukan bertahap sesuai kemampuan daerah. Saat ini, ada beberapa unit TPA yang sudah masuk tahap konstruksi, sementara lainnya masih dalam proses pengurusan izin lingkungan.
“Untuk pembangunan TPA, ada yang sudah masuk tahap pembangunan dan ada juga yang masih dalam proses perizinan. Namun, karena anggaran pembangunan berada di bawah kewenangan Dinas PU, kami harus menyesuaikan dengan arahan dan alokasi dari mereka. Meskipun kami sudah mengusulkan, jika PU tidak menganggarkan, maka proyek tidak bisa berjalan,” jelas Slamet, Senin (14/04/2025).
Slamet menegaskan, DLHK tetap menjalankan fungsinya dalam urusan teknis perizinan lingkungan. Sementara untuk aspek pengadaan lahan, pihaknya harus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Penataan Ruang, serta perangkat desa atau kelurahan yang memiliki aset tanah. Dalam beberapa kasus, lahan untuk TPA juga didapatkan melalui hibah dari pemerintah desa atau masyarakat setempat.
Langkah ini dianggap penting agar pembangunan TPA tidak hanya sekadar proyek fisik, melainkan juga melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat. “Tahun ini, target kami adalah melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan, seperti di Loa Janan dan Kota Bangun. Di beberapa kecamatan lain seperti Marangkayu, fokus kami masih pada penyusunan dokumen lingkungan,” tambahnya.
Pembangunan TPA dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk menekan dampak sampah terhadap lingkungan. Selama ini, banyak masyarakat yang masih mengandalkan pembuangan sampah di lahan terbuka atau melakukan pembakaran. Pola tersebut tidak hanya menimbulkan pencemaran udara, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan warga.
Kehadiran TPA diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga penanganan akhir. Lebih jauh lagi, TPA modern juga dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan, seperti pemilahan organik dan anorganik, serta teknologi daur ulang untuk mengurangi beban timbunan.
Meski memiliki urgensi tinggi, pembangunan TPA masih sangat bergantung pada alokasi anggaran yang sebagian besar ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini membuat DLHK Kukar harus bersikap adaptif terhadap keputusan lintas OPD. Tidak jarang, usulan pembangunan yang sudah diajukan harus tertunda akibat keterbatasan dana.
Namun demikian, Slamet menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses ini, baik melalui pengurusan dokumen lingkungan maupun advokasi lintas instansi. Dengan koordinasi yang intensif, ia berharap semua hambatan dapat segera teratasi.
DLHK Kukar menaruh harapan besar agar pembangunan TPA bisa terus didorong secara konsisten. Menurut Slamet, fasilitas ini akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Ke depan, ia juga berharap masyarakat ikut berperan aktif dalam mengurangi volume sampah dari rumah tangga. Tanpa adanya kesadaran bersama, pembangunan TPA sebesar apapun tetap akan kewalahan menampung timbunan sampah yang terus meningkat setiap tahun.
“Kami berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan TPA demi mengatasi persoalan sampah. Namun, keberhasilan tidak hanya ditentukan dari sisi infrastruktur. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan,” tutupnya.
Dengan berbagai tantangan dan upaya yang sedang berjalan, pembangunan TPA di Kukar bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi jangka panjang menuju tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan. Jika sinergi lintas instansi terus diperkuat, ditambah dukungan masyarakat, Kukar berpeluang besar menjadi kabupaten yang tidak hanya produktif, tetapi juga ramah lingkungan. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
