Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KEFAMENANU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Melkianus Aleus Fernandez, mendesak pemerintah daerah agar segera merespons bencana tanah longsor yang menimpa masyarakat di RT 001 dan RT 002, Dusun 1, Desa Kiuola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, bencana tersebut telah menyebabkan kerusakan parah dan berpotensi membahayakan keselamatan warga setempat.
Melkianus, yang merupakan anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, mengungkapkan bahwa penanganan bencana ini perlu menjadi prioritas pada tahun 2025. Ia menyoroti pergeseran tanah di wilayah tersebut yang terus meluas setiap kali musim hujan tiba.
“Saya selama ini terus memantau kondisi tanah dan rumah masyarakat serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa. Tadi saya bersama Tim Terpadu Pemkab TTU memantau langsung kondisi longsor di lapangan, dan situasinya sangat memprihatinkan,” ujarnya pada Rabu (22/1/2025) setelah melakukan kunjungan langsung ke lokasi bencana.
Politisi Partai Perindo ini menambahkan bahwa sebelum tim terpadu turun ke lokasi, ia telah melaporkan kondisi tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten TTU. Melkianus mengutip penjelasan Kepala BPBD yang menyebutkan bahwa survei di lokasi bencana telah dilakukan pada tahun 2024. Namun, kendala utama dalam penanganan adalah ketiadaan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat II pada tahun tersebut.
“Meskipun tidak ada anggaran dari APBD II pada tahun lalu, saat ini sedang diupayakan langkah-langkah maksimal untuk menangani masalah ini,” tambahnya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten TTU untuk lebih serius menyikapi bencana tanah longsor yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, langkah cepat dan terencana sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Sebagai langkah awal, Melkianus berharap ada solusi sementara yang dapat melindungi warga, seperti pembuatan bronjong atau penguatan struktur tanah di wilayah rawan longsor. Selain itu, ia mengimbau pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, dalam menyusun rencana mitigasi jangka panjang.
Bencana tanah longsor di Desa Kiuola menjadi salah satu peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan konkret demi keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Dengan koordinasi yang baik antara DPRD, Pemkab TTU, dan BPBD, diharapkan langkah-langkah penanganan dapat segera terealisasi.[]
Redaksi10
