Tag Archives: #TataKelolaDesa

 KOTAWARINGIN TIMUR DESA NUSANTARA Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjatuhkan sanksi tegas terhadap Kepala Desa Tumbang Tawan, Kecamatan Bukit Santuai, berupa pemberhentian sementara selama satu bulan. Keputusan ini diambil setelah kepala desa yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meski telah menerima dua kali teguran administratif. Pelaksana …

PARIAMAN DESA NUSANTARA Wali Kota Pariaman Yota Balad menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendorong pemerintahan desa yang efektif serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka “Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Akuntabel” di Balairung Rumah Dinas Wali Kota …

PARIAMAN DESA NUSANTARA Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menegaskan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan “Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Akuntabel” yang digelar di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Pariaman, Senin (04/11/2025). Kegiatan yang diikuti oleh 55 …

 BOLANG DESA NUSANTARA Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui penguatan kapasitas lembaga desa. Langkah itu diwujudkan lewat Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bolsel yang secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid di Hotel Swiss-Bel Maleosan, Manado. Kegiatan yang …

KETAPANG DESA NUSANTARA PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA) Region Kalimantan Barat terus memperkuat peran desa melalui kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa bertajuk Best Government Practice yang digelar di Sekolah Desa Berdaya (SDB), Kecamatan Nanga Tayap. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT BGA dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa …

TANGERANG DESA NUSANTARA Pemerintah Kabupaten Tangerang secara resmi mengesahkan Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Nomor Registrasi Perangkat Desa. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai dasar hukum untuk menertibkan administrasi …

SUBANG DESA NUSANTARA Pemerintah Desa (Pemdes) Rangdu bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di Aula Rangdu Berakar, Kecamatan Pusakajaya. Agenda penting tersebut membahas mekanisme persetujuan pembiayaan yang diajukan oleh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Musdesus ini menjadi forum strategis bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam memastikan …

SUKADAMAI DESA NUSANTARA Dalam upaya memperkuat pondasi pemerintahan desa yang tangguh dan profesional, Pemerintah Desa Suka Damai menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa, yang berlangsung penuh semangat dan melibatkan seluruh elemen kelembagaan desa. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran dan fungsi kelembagaan desa dalam mendukung pembangunan serta pelayanan …

MAMUJU DESA NUSANTARA Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas. Komitmen itu diwujudkan melalui program Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi (DAK) yang kini memasuki tahap penilaian terhadap enam desa perwakilan dari enam kabupaten di Sulbar. Program DAK menjadi bagian penting …

 JOMBANG DESA NUSANTARA Upaya Pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mendapat dukungan dari kalangan praktisi hukum. Langkah ini dinilai sebagai strategi efektif dalam mencegah potensi korupsi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Praktisi hukum Syarahuddin, yang akrab disapa Reza, menilai penguatan peran APIP sangat penting untuk memastikan transparansi penggunaan Anggaran …