Tag Archives: SK Bupati

GORONTALO – Polemik keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait perpanjangan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Gorontalo kian memicu kegelisahan kelembagaan desa, menyusul belum adanya kepastian hukum bagi sebagian besar BPD yang masa jabatannya segera berakhir pada 2026. Situasi ini mengemuka setelah implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun …

Read More »