Tag Archives: Regulasi pemerintahan desa

Publik Desak Sikap Tegas atas Rangkap Jabatan Kades-PPPK

POLEMIK rangkap jabatan yang melibatkan sejumlah kepala desa di Aceh Tenggara yang juga berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Isu ini memunculkan pertanyaan mengenai etika, efektivitas, serta kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan desa. Seiring meningkatnya desakan publik agar pemerintah daerah mengambil …

Read More »