MAKKASAR DESA NUSANTARA Asosiasi Pengurus Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulawesi Selatan melayangkan surat terbuka kepada Komisi VI DPR RI terkait pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Surat bernomor 014/B/DPD-APDESI-SULSEL/X/2025 itu memuat aspirasi para kepala desa di Sulsel yang menilai adanya tumpang tindih kewenangan dalam implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan …

BULELENG DESA NUSANTARA Dalam rangka menyambut musim tanam periode 2025–2026, berbagai unsur pemerintahan dan kelompok tani di Kecamatan Ma’rang menggelar musyawarah tani persiapan Mappalili di Balai Desa Padanglampe, Senin (27/10/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarpetani sekaligus memantapkan kesiapan lahan pertanian. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Padanglampe Andi Parenrengi, S.Sos., Kepala …

 PEKALONGAN DESA NUSANTARA Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas Doro II melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Balai Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Senin (27/10/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Puskesmas Doro II, dr. Imaamah Muqoddasah, dan dihadiri oleh Kepala Desa Rogoselo, Saronto, bersama perangkat desa, kader kesehatan, serta tokoh masyarakat setempat. …

BOJONEGORO DESA NUSANTARA Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Setyo Wahono, menyerukan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara seluruh perangkat desa dalam upaya memperkuat pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat melantik pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2030 di Bojonegoro, Senin (27/10/2025). Menurut Wahono, PPDI memiliki peran …

 BOGOR DESA NUSANTARA Program pembentukan ribuan Pusat Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat ternyata belum sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah desa di berbagai kabupaten mengaku menghadapi hambatan mulai dari ketiadaan anggaran, minimnya fasilitas, hingga rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan hukum tersebut. Kepala …

NGAWI DESA NUSANTARA Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berkeadilan, para kepala desa se-Kabupaten Ngawi mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas yang digelar di The Sunan Hotel Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa: Sinergi, Solusi, dan Transparansi …

BENGKULU DESA NUSANTARA Pemerintah Desa (Pemdes) Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Aula Kantor Desa Durian Demang. Agenda tersebut menjadi forum utama untuk menyusun arah pembangunan desa pada tahun mendatang secara partisipatif dan transparan. Musrenbangdes kali ini dihadiri oleh Camat Karang Tinggi, Feri …

TENGGARONG DESA NUSANTARA Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat desa sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDes, dan koperasi desa, yang diselenggarakan di Hotel Elty Singgasana, Tenggarong. Acara …

SUMEDANG DESA NUSANTARA Pelaksanaan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan aset desa oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang menjadi sorotan publik. Pasalnya, kegiatan pemeriksaan yang digelar di sejumlah kecamatan tersebut tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) — lembaga yang sejatinya memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Dalam konteks tata kelola …

BOJONEGORO DESA NUSANTARA Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang dijadwalkan berlangsung bertahap pada tahun 2027, 2028, dan 2030. Persiapan meliputi penyusunan regulasi, pembahasan teknis pelaksanaan, hingga rencana pembiayaan. Kepala DPMD Kabupaten Bojonegoro, Mahmudin, menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkades tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor …