POLEMIK di Desa Riung, Kabupaten Ngada, kembali mencuat ke ruang publik setelah penjabat sementara (Pjs) Kepala Desa diduga melakukan pemberhentian sepihak terhadap sejumlah unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), seperti RT, RW, dan anggota PKK. Lebih dari itu, keputusan tersebut ditengarai memiliki unsur kedekatan keluarga yang memicu tudingan praktik kepemimpinan dinasti …

ISU dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) kembali menegaskan pentingnya fungsi pengawasan legislatif terhadap tata kelola keuangan di tingkat desa. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Ir. Edi Waluyo, ST., IPP., menyatakan komitmennya untuk mendorong pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel. Pernyataan ini disampaikan menyusul mencuatnya laporan terkait …

PEMERINTAH Desa Batuah menunjukkan langkah progresif dengan menginisiasi kunjungan orientasi lapangan ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (27/09/2023) di Ruang Rapat BAKTI Kominfo, Lantai 42 Centennial Tower, Jakarta Selatan, ini diikuti oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa …

 BUPATI Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Indra Yasin, mengingatkan harmonisasi antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). “Kepala desa dan perangkatnya wajib harmonis dengan para anggota BPD. Jangan ada konflik agar pembangunan di desa tidak terhambat,” ujar bupati, pada pelantikan dan pengambilan sumpah penjabat Kepala Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito …

GELOMBANG tuntutan keterbukaan informasi publik kembali menggema di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sekelompok warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa (FMPD) mendesak penegak hukum dan aparat pengawas keuangan untuk segera melakukan audit menyeluruh atas pengelolaan anggaran desa tahun 2024. Desakan ini muncul seiring adanya dugaan penyimpangan dana …

POLEMIK pengelolaan Dana Desa di Desa Vahuta, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), memasuki babak baru. Setelah Kepala Desa (Kades) Vahuta, Djamaluddin Daud, menyatakan kesiapannya untuk diaudit terbuka melalui akun media sosial pribadinya, berbagai respons masyarakat dan tokoh lokal bermunculan. Pernyataan sang kepala desa yang diunggah pada Jumat (27/06/2025) justru menuai sorotan. …

KEHADIRAN Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, dalam pelantikan pengurus baru Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Jombang pada Jumat (27/06/2025) menandai komitmen kuat pemerintah pusat dalam memperkuat institusi demokrasi di tingkat desa. Acara yang digelar secara khidmat di Pendopo Kabupaten Jombang …

PELANTIKAN Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Rokan Hulu periode 2024–2030 yang berlangsung pada Kamis (25/06/2025) menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi kelembagaan desa yang lebih adaptif dan berorientasi pada tata kelola yang berintegritas. Digelar di Haul Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu, prosesi pelantikan …

PENGUATAN pembangunan desa tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah pusat, tetapi membutuhkan keselarasan antara seluruh aktor di tingkat desa. Hal itu ditegaskan dalam momentum pelantikan pengurus Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Jombang yang digelar di Pendopo Pemerintah Kabupaten Jombang pada Jumat (27/06/2025). Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal …

 BADAN Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan tidak sekadar menjadi lembaga formal yang menjalankan fungsi administratif, tetapi tampil sebagai kekuatan utama dalam memastikan jalannya pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini mengemuka dalam pelantikan Pengurus Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Jombang yang digelar di pendopo kabupaten pada Jumat (27/06/2025). …