KETIMPANGAN pembangunan antara pusat pemerintahan dan wilayah pedesaan kembali menjadi sorotan. Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, menjadi potret nyata dari ketertinggalan infrastruktur meskipun hanya berjarak sekitar tujuh kilometer dari pusat kabupaten. Desa ini menghadapi berbagai kendala mendasar, mulai dari ketiadaan jembatan penghubung, kondisi jalan yang rusak parah, hingga …

PUTUSAN majelis hakim terhadap kasus korupsi dana desa yang melibatkan bendahara Gampong Balohan, Kota Sabang, menjadi pengingat kuat bahwa reformasi tata kelola keuangan desa masih sangat mendesak. Terdakwa Ahsani Taqwin, yang menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan, dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Banda Aceh pada …

PEMERINTAH Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, tercatat telah menerima pencairan Dana Desa tahun anggaran 2025 sebesar Rp146,58 miliar hingga bulan Juni 2025. Angka ini mencerminkan 50,42 persen dari total pagu Dana Desa yang ditetapkan sebesar Rp290,71 miliar. Distribusi dana tersebut mencakup ratusan desa di wilayah OKI, dengan …

KISRUH yang mencuat di Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, tidak hanya mencerminkan ketegangan antara aparat desa dan warganya, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, adil, dan berbasis musyawarah. Laporan mantan Sekretaris Desa yang merasa diberhentikan secara sepihak menjadi pemicu polemik yang kini …

DI TENGAH tuntutan reformasi birokrasi dan transparansi tata kelola desa, pemerintah Desa Papayan mengambil langkah konkret dengan menggelar Pelatihan Sistem Informasi Hukum dan Hak Desa (SiHaDe). Program ini bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan wujud transformasi digital dalam penguatan struktur hukum dan administrasi pemerintahan desa. Pelatihan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas …

PEMERINTAH Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng menunjukkan komitmennya dalam mengatasi persoalan stunting melalui pelaksanaan Rembuk Stunting yang digelar pada Sabtu (28/06/2025). Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum musyawarah, tetapi juga bentuk nyata konsolidasi lintas sektor demi menekan prevalensi stunting di tingkat desa. Acara yang digelar di ruang rapat Kantor …

DI TENGAH sorotan publik terhadap praktik pengelolaan Dana Desa yang rawan penyimpangan, Kejaksaan Negeri Seluma menegaskan posisi strategisnya bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga mitra pembinaan pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Penegasan ini kembali digaungkan dalam berbagai kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang …

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengubah lanskap tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Salah satu aspek paling krusial dari reformasi ini adalah dorongan terhadap kemandirian desa, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan. Namun, seiring besarnya kewenangan yang diberikan, muncul pula tuntutan terhadap akuntabilitas dan …

WACANA pembangunan desa selama ini kerap berfokus pada infrastruktur dan bantuan pusat. Namun di balik itu, terdapat satu aspek fundamental yang kerap luput dari sorotan: kemandirian fiskal desa. Di sinilah pajak dan Pendapatan Asli Desa (PADes) seharusnya memainkan peran lebih besar — tidak sekadar sebagai sumber dana, tetapi sebagai instrumen …

PEMERINTAH Kabupaten Pulau Morotai menunjukkan komitmennya terhadap penegakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas dengan menonaktifkan sejumlah kepala desa yang dinilai melanggar kode etik. Langkah ini tak sekadar sanksi administratif, tetapi menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang menyasar hingga ke tingkat akar rumput. Langkah penonaktifan ini, menurut Kepala …