Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mencatat hampir 77 ribu Koperasi Desa Merah Putih telah berbadan hukum dan sebagian besar di antaranya sudah menjalankan aktivitas bisnis secara operasional.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan di Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, menyampaikan bahwa koperasi yang telah berbadan hukum tidak perlu menunggu seremoni peresmian untuk memulai kegiatan usaha. Menurutnya, proses operasional telah berjalan beriringan dengan pengesahan badan hukum koperasi.
“Sebenarnya secara operasional, setelah mereka berbentuk badan hukum, jadi paralel sebenarnya. Saat ini yang berbadan hukum kan sudah hampir 80.000, hampir 77.000, hampir mendekati 80.000. Secara operasional banyak operasi yang sudah jalan bisnisnya,” ujar Tatang Yuliono, Kamis (10/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa koperasi-koperasi tersebut tersebar di berbagai daerah dan mulai menunjukkan kemandirian usaha, tanpa bergantung pada acara peluncuran formal dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kesiapan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Meskipun secara administratif sebagian besar koperasi telah memiliki legalitas, namun Tatang mengakui bahwa persoalan pendanaan masih menjadi tantangan utama. Ia menyebutkan bahwa dukungan anggaran secara penuh masih menunggu kejelasan regulasi dari kementerian teknis lainnya.
“Pendanaan belum sepenuhnya karena masih menunggu aturan dari kementerian terkait,” katanya.
Kendati demikian, aktivitas bisnis koperasi tetap berjalan dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah berperan sebagai mitra koperasi di lapangan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat struktur dan kapasitas koperasi dalam skala nasional.
Sebagai bentuk tindak lanjut dari pencapaian ini, pemerintah dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih pada 19 Juli 2025. Desa Bentangan, yang terletak di wilayah Jawa Tengah, telah dipilih sebagai lokasi peluncuran pertama.
Langkah strategis ini diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi berbasis kerakyatan dan memperkuat sistem distribusi pangan nasional dari level terbawah, yakni desa.
Redaksi03
