MINAHASA UTARA – Upaya pengentasan kemiskinan terus menjadi fokus berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,57 persen per September 2024. Pemerintah merespons kondisi ini dengan menerapkan berbagai program strategis guna menekan angka kemiskinan.
Tiga program utama saat ini mencakup penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha masyarakat. Ketiganya diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan penduduk miskin, terutama di daerah pedesaan.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini memuat 16 program unggulan, salah satunya mendorong pertumbuhan UMKM desa dengan memanfaatkan dana desa.
Setiap desa diharapkan memiliki BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Pemerintah juga memperkuat inisiatif ini melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang menjadi kelanjutan kebijakan era Presiden Joko Widodo.
Langkah ini dinilai relevan diterapkan di wilayah seperti Sulawesi Utara, yang dikenal sebagai daerah pertanian dengan kekayaan tanaman dan julukan “Nyiur Melambai”. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi desa dapat dioptimalkan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat.
BUMDes memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, BUMDes diharapkan memberi keuntungan bagi desa melalui unit usaha yang dijalankan. Dari sisi sosial, BUMDes turut meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) untuk pembangunan berkelanjutan.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Di sejumlah desa, pengelolaan BUMDes dan koperasi belum optimal, bahkan stagnan. Contohnya di Desa Werot, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, yang sejak Juni 2025 mendirikan Koperasi Desa Merah Putih.
Menanggapi hal ini, Politeknik Negeri Manado (Polimdo) turun tangan melalui Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM). Tim PPM Polimdo melakukan pelatihan dan pendampingan manajerial bagi pengurus BUMDes dan Koperasi Merah Putih di Desa Werot.
“Pelatihan ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk mendukung badan usaha milik desa. Materi difokuskan pada penguatan manajerial, tata kelola, penyusunan rencana bisnis, dan pelaporan keuangan,” ujar Ketua Tim PPM Polimdo, Laurens Ponggohong.
Pelatihan dimulai sejak 5 Juli 2025 dan akan berlangsung secara mingguan selama tiga bulan ke depan.
Tim pelaksana kegiatan terdiri dari Laurens Ponggohong, Djibrael Djawa, Edryl Ponggohong, Margaretha Rundengan, Lietje Lumatauw, dan Misel Aldo Walangitan, serta melibatkan mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Polimdo.
Kegiatan ini dibuka oleh Hukum Tua Desa Werot, Belly D. Rampengan, serta dihadiri oleh Sekretaris Desa Rian Sampelan dan seluruh perangkat desa Werot.
Dengan sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat, diharapkan program ini mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dan memperkuat kelembagaan usaha lokal di Sulut.
Redaksi03