Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA — Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop), Ferry Juliantono, menyampaikan sejumlah dampak positif dari kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih bagi masyarakat di Papua Barat. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Dialog Monitoring Kopdes/Kel Merah Putih yang digelar di Manokwari, Papua Barat, pada Sabtu (29/6/2025).
Menurut Ferry, selama ini para petani, nelayan, serta pelaku ekonomi rakyat di desa-desa mengalami ketimpangan ekonomi. Mereka menjual hasil produksi dengan harga rendah, sementara harga di tingkat konsumen jauh lebih tinggi karena dikuasai oleh para perantara atau middleman.
“Bayangkan saja, di produsen harganya rendah, tapi setelah diproses harganya tinggi di tingkat konsumen. Keuntungan yang didapat lebih banyak diambil para perantara,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kementerian Koperasi, Rabu (2/7/2025).
Dengan hadirnya Kopdes/Kel Merah Putih, Ferry meyakini distribusi yang selama ini terlalu panjang dapat dipangkas. Ini juga diharapkan dapat mengatasi ketergantungan Papua Barat pada suplai bahan pokok dari luar daerah.
“Padahal, barang-barang tersebut bisa dihasilkan dari daerah itu sendiri, baik dari provinsi, kabupaten, kota, maupun desa-desa itu sendiri,” terang Ferry.
Ia menambahkan bahwa ketidakstabilan harga dan tingginya biaya hidup di desa terjadi karena kebutuhan pokok disuplai dari wilayah lain. Bahkan, kebutuhan dasar seperti beras antar kecamatan pun tidak dipenuhi secara mandiri.
Lebih lanjut, Ferry menyoroti masalah minimnya lapangan kerja bagi generasi muda di pedesaan. “Adanya Kopdes/Kel Merah Putih di desa-desa akan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya kaum muda terdidik, agar tidak urbanisasi lagi,” ucapnya.
Selain ekonomi, program ini juga menyentuh aspek kesehatan. Ferry menyampaikan bahwa Presiden Prabowo ingin program Kopdes/Kel Merah Putih turut menyediakan apotek desa untuk memastikan harga obat-obatan dapat dijangkau masyarakat.
Unit bisnis lainnya, seperti Klinik Desa, juga dirancang untuk memperkuat pelayanan kesehatan yang selama ini hanya ditopang oleh Puskesmas. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memenuhi kewajiban negara memberikan layanan kesehatan hingga ke pelosok.
Masalah pinjaman online dan rentenir pun menjadi perhatian Wamenkop. “Banyak masyarakat desa yang terjebak pinjaman online dan rentenir. Nah, dengan adanya Kopdes/Kel Merah Putih, segala hal rentenir, tengkulak, dan pinjaman online bisa dihapus atau diminimalisir,” jelasnya.
Ferry memaparkan bahwa hingga akhir Juni 2025, sudah terbentuk 80 ribu unit Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia. Ia pun mendorong wilayah-wilayah yang belum menyelesaikan 100 persen pembentukan koperasi untuk segera menuntaskan prosesnya.
Khusus di Papua Barat, ia menyebut bahwa program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam waktu tiga bulan ke depan, program akan memasuki tahap kedua, yakni penyusunan model bisnis serta pelatihan sumber daya manusia, termasuk pengawas, pengurus, dan pengelola koperasi.
Untuk wilayah percontohan di Papua Barat, Ferry menyatakan akan diterapkan dua pendekatan. Pertama, model di desa pertanian, dan kedua di wilayah pesisir. “Saya berharap di Papua Barat sudah ada percontohan Kopdes/Kel Merah Putih yang nantinya akan mendapat pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir,” pungkasnya.
Redaksi03
