Pemotongan Dana Desa Dikeluhkan Kepala Desa di Lombok Tengah

LOMBOK, TENGAH DESA – NUSANTARA: Pemotongan Dana Desa menjadi keluhan utama sejumlah kepala desa di Kabupaten Lombok Tengah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB). Aspirasi tersebut diterima Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Muhibban, saat melaksanakan kegiatan res.

Lalu Muhibban mengungkapkan bahwa kondisi keterbatasan fiskal daerah saat ini memberikan dampak signifikan terhadap terwujudnya berbagai aspirasi masyarakat, khususnya di tingkat pemerintahan desa. Menurutnya, tekanan anggaran tidak hanya terjadi di satu tingkat pemerintahan, tetapi merata dari pusat hingga daerah.

“Pada tahun ini terjadi banyak pemotongan anggaran, termasuk di tingkat provinsi. Kalau tidak salah mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Di kabupaten juga mengalami hal serupa, kurang lebih Rp300 miliar,” katanya, Senin 9 Februari 2026.

Ia menjelaskan, kebijakan pemotongan anggaran tersebut secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan dan berbagai rencana yang sebelumnya telah menjadi harapan masyarakat desa.

“Pemotongan anggaran ini jelas mempengaruhi apa yang menjadi harapan masyarakat,” kata Muhibban.

Lebih lanjut, Muhibban menyebutkan bahwa dampak yang paling nyata dirasakan oleh pemerintah desa yang kini harus menghadapi keterbatasan anggaran yang semakin serius dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Desa sekarang sangat mengeluh, bahkan sangat-sangat dikeluhkan,” tegasnya.

Misalnya, Muhibban menyoroti kondisi keuangan Desa Lajur di Lombok Tengah yang baru-baru ini dikunjunginya. Dalam pertemuan tersebut, kepala desa setempat menyampaikan langsung batasan anggaran yang dihadapi pemerintah desa.

“Kepala desanya sangat berharap adanya bantuan dari seluruh pemangku jabatan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat,” jelasnya.

Menurut Muhibban, tanpa adanya kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, desa-desa akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar serta memenuhi aspirasi masyarakat yang terus berkembang.

Redaksi01-Alfian

About redaksi01

Check Also

Dinas PMD Lakukan Monev di Desa Benteng Palioi

PDF đź“„BULUKUMBA, DESA – NUSANTARA: Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa terus dilakukan melalui kegiatan …

HPN 2026, Wartawan Kuningan Pilih Berbagi untuk Anak Yatim

PDF đź“„KUNINGAN, DESA – NUSANTARA: Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kabupaten Kuningan direncanakan …

Dusun Simocoyo Tembus 5 Besar Kampung PLN Mobile Jatim

PDF đź“„SIDOARJO, DESA – NUSANTARA: Dusun Simocoyo RW 1, Desa Simogirang, menorehkan capaian membanggakan dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *