Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BOJONEGORO, DESA – NUSANTARA: Tekanan kebijakan anggaran daerah yang berdampak hingga ke level pemerintahan desa mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Masa Sidang I Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, dan menjadi ruang terbuka bagi kepala desa untuk menyuarakan persoalan fiskal yang mereka hadapi.
Dalam forum tersebut, Kepala Desa Kepohkidul, Samudi, S.H., menyampaikan aspirasi yang mewakili kepala desa se-Kecamatan Kedungadem. Ia menyoroti kebijakan pemotongan anggaran yang dikaitkan dengan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dinilai memberi tekanan besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Samudi menjelaskan, penerapan skema belanja 30 persen dan 70 persen telah mempersempit ruang fiskal desa. Dampaknya paling terasa pada pos penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang mengalami penurunan signifikan.
“Skema 30–70 ini berdampak langsung pada siltap. Penurunannya signifikan dan dirasakan hampir seluruh desa,” tegas Samudi di hadapan peserta reses.
Ia menilai penurunan penghasilan tetap bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan daya tahan kerja pemerintahan desa. Di tengah tuntutan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan yang tetap tinggi, kemampuan keuangan desa justru semakin terbatas.
“Desa tetap dituntut menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara maksimal. Namun kemampuan anggaran kami makin terhimpit. Ini kondisi riil yang harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Menurut Samudi, desa merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan daerah. Ketika kebijakan anggaran tidak disertai dengan mekanisme penyangga yang memadai, beban kebijakan justru dialihkan sepenuhnya ke desa.
“Reses ini penting agar suara desa tidak berhenti di laporan. Kami berharap aspirasi ini dibahas secara serius dan ditindaklanjuti dengan solusi konkret,” katanya.
Sebagai langkah yang dinilai realistis, Samudi mengusulkan optimalisasi Bantuan Keuangan Desa (BKD) sebagai instrumen penyeimbang agar penurunan penghasilan tetap tidak semakin melemahkan kinerja pemerintahan desa.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Hj. Mitro’atin, S.Pd., M.M., menyatakan akan membawa masukan para kepala desa ke pembahasan internal DPRD serta menyampaikannya kepada pihak eksekutif sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
Kegiatan reses ini dihadiri Camat Kedungadem, jajaran Forkopimcam, kepala desa se-Kecamatan Kedungadem, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga dari Daerah Pemilihan IV Bojonegoro. Forum tersebut menegaskan pentingnya keberpihakan kebijakan anggaran daerah agar desa tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan
Redaksi01-Alfian
