Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP). Komitmen ini tercermin dalam rapat evaluasi yang digelar Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) Kukar, Selasa (10/06/2025), di ruang rapat dinas tersebut.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Sunggono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Arianto, Plt. Kepala DiskopUKM Thaufiq Zulfian Noor, serta seluruh camat dan kepala OPD terkait. Kehadiran para pemangku kepentingan menandakan bahwa program ini bukan sekadar formalitas, melainkan agenda strategis yang melibatkan lintas sektor.
Plt. Kepala DiskopUKM Kukar, Thaufiq Zulfian Noor, memaparkan perkembangan pembentukan KMP di 237 desa dan kelurahan. Menurutnya, meski proses sudah berjalan, masih ada sejumlah kendala teknis yang perlu segera diselesaikan.
“Kalau koperasi tidak berjalan, masyarakat baik yang menjadi anggota maupun yang memanfaatkannya tidak akan merasakan manfaat. Bupati menekankan pentingnya pemberdayaan agar koperasi benar-benar berfungsi,” ujarnya.
Thaufiq menegaskan, KMP bukanlah pesaing atau pengganti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Justru keduanya dirancang untuk saling melengkapi. Ia mencontohkan, BUMDes memiliki fokus pada pengelolaan aset desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sedangkan koperasi berorientasi pada kesejahteraan anggotanya.
“Pembina BUMDes adalah kepala desa, sementara pengawas KMP juga ex officio kepala desa. Bila tidak ada BUMDes, maka bisa dipilih antara mendirikan KMP atau BUMDes, sesuai dengan potensi desa masing-masing,” tambahnya.
Lebih jauh, Thaufiq menjelaskan bahwa pembentukan KMP merupakan amanah Presiden. Artinya, DiskopUKM sebagai leading sector tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi dengan OPD lain mutlak diperlukan, terutama dinas yang membidangi pertanian, perikanan, peternakan, energi, hingga pariwisata.
“Karena itu, Bupati telah mengeluarkan SK pembentukan satuan tugas. Ke depan akan dilakukan rapat koordinasi berkala untuk memastikan peran masing-masing pihak berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya,” jelas Thaufiq.
Langkah ini diharapkan menjadi dasar agar keberadaan koperasi tidak hanya berhenti pada tataran administrasi, tetapi benar-benar hadir sebagai lembaga ekonomi rakyat yang produktif.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, dalam arahannya memberikan penekanan pada aspek legalitas koperasi. Menurutnya, hal-hal dasar seperti akta notaris, penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta kejelasan anggota, harus segera dituntaskan agar koperasi dapat berjalan sesuai aturan.
“Seluruh koperasi yang sudah terbentuk akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan, khususnya dalam manajemen koperasi, agar pengurus mampu menjalankan fungsinya secara profesional,” ujarnya.
Selain aspek legal, Edi juga menyoroti pentingnya menentukan core business koperasi yang sesuai dengan potensi lokal. Ia mendorong agar sektor-sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, hingga pariwisata, bisa menjadi fokus utama koperasi di desa maupun kelurahan.
“BUMDes dan KMP harus berjalan berdampingan. BUMDes dapat mendukung pendapatan asli desa, sementara koperasi menguatkan ekonomi anggotanya. Kami minta semua pihak aktif dan berkomitmen untuk memperkuat dua lembaga ini,” tegasnya.
Edi juga menekankan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif anggota, koperasi hanya akan menjadi wadah formalitas. Karena itu, ia meminta dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah desa, perangkat daerah, hingga masyarakat luas, agar KMP benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Rapat evaluasi ini menunjukkan bahwa pembentukan KMP bukan hanya program administratif, tetapi bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat di Kukar. Dengan sinergi antara BUMDes dan KMP, pemerintah berharap roda ekonomi desa dapat berputar lebih cepat, tidak hanya meningkatkan pendapatan desa tetapi juga memperkuat kesejahteraan warga.
Ke depan, tantangan yang dihadapi bukan hanya soal legalitas atau struktur organisasi, tetapi juga bagaimana koperasi bisa adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk memanfaatkan teknologi digital dan memperluas akses pasar. Jika mampu dikelola dengan baik, KMP berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi desa, sekaligus simbol kemandirian masyarakat Kukar. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
