Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANDUNG – Langkah konkret menuju pemerataan pembangunan di Jawa Barat terus menjadi perhatian serius Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Ia menegaskan komitmennya untuk menangani kesenjangan yang masih mencolok antar desa, terutama dari aspek jumlah penduduk dan kapasitas ekonomi.
Meski sejumlah capaian telah diraih dalam mengentaskan desa tertinggal dalam beberapa tahun terakhir, menurutnya, masih banyak potensi ekonomi pedesaan yang belum tergarap secara optimal.
Dalam pandangan Dedi, optimalisasi potensi desa sangat krusial dan harus ditempuh melalui pendekatan struktural seperti pemekaran atau penggabungan wilayah.
“Ada desa yang penduduknya hanya 2.000, ada yang 150.000. Ini kan disparitas, ini nggak beres nih, harus segera dibenahi,” ujar Dedi Mulyadi saat menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (19/7/2025).
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam pengelolaan desa yang belum dibenahi secara sistematis. Reformasi administrasi, lanjutnya, termasuk transformasi status desa menjadi kelurahan, terutama di wilayah yang sudah mengalami urbanisasi.
“Kemudian perubahan dari desa menjadi kelurahan. Karena banyak daerah desa yang sudah dihuni oleh kaum urban. Karakternya karakter urban tetap jadi desa, kan ini nggak cocok. Ini yang harus dilakukan,” tambah KDM.
Dedi mengungkapkan, Jawa Barat memiliki 5.312 desa dengan populasi lebih dari 50 juta jiwa. Ironisnya, tingkat penyerapan anggaran desa justru lebih rendah dibandingkan daerah lain yang jumlah penduduknya lebih kecil.
“Dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa, terdapat sebanyak 5.312 desa di Jawa Barat, dan beda serapan anggaran desanya juga. Kita jauh lebih kecil dibanding daerah yang penduduknya lebih sedikit,” tambah dia.
Ia menekankan bahwa reformasi struktural desa akan bersinggungan langsung dengan tata ruang, pengelolaan sumber daya air, dan aspek penting lain dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi “Jabar Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata” yang sedang dijalankan pemerintah provinsi.
Lebih jauh, Dedi juga menyoroti pentingnya pemberian insentif bagi daerah yang menjadi lumbung sumber daya alam, seperti air. Menurutnya, ketimpangan antara wilayah industri dan pertanian harus ditekan dengan kebijakan afirmatif.
“Sehingga tidak terjadi disparitas antara daerah industri dengan daerah pertanian,” kata Gubernur Jabar.
Ia menambahkan bahwa wilayah penghasil pangan utama, seperti padi, juga harus mendapatkan perhatian. Dukungan terhadap harga komoditas dinilai belum cukup jika tidak dibarengi dengan insentif bagi daerah penghasil.
“Termasuk di dalamnya nanti daerah-daerah penghasil padi harus mendapat insentif daerahnya. Jadi bukan hanya harga padinya saja yang diperoleh, tapi insentif daerah bagi daerah penghasil padi agar orang tetap mau ke sawah,” sambungnya.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah eksekutif dan legislatif telah sepakat untuk duduk bersama membahas perubahan struktur dan sistem pengelolaan desa sebagai langkah nyata mengatasi ketimpangan pembangunan di Jawa Barat.
Redaksi03
