Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
UPAYA kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat desa kembali mendapat sorotan positif, setelah kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng, menjadi rujukan pembelajaran bagi Kabupaten Sumbawa. Musdes ini diselenggarakan di Gedung Serba Guna Banjar Dinas Delod Margi, dengan fokus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026 secara partisipatif.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, di antaranya Anggota DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Janayasa, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Buleleng Anak Agung Ngurah Wiratma, S.H., perangkat desa, Ketua dan anggota BPD, Babinsa, pendamping desa, hingga masyarakat umum. Keterlibatan luas ini menegaskan semangat transparansi dan keterbukaan dalam pembangunan desa.
Dalam forum tersebut, empat prioritas utama ditetapkan: pembangunan infrastruktur, penanganan stunting, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini mencerminkan respons langsung terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat desa sehari-hari.
Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Buleleng, Anak Agung Ngurah Wiratma, S.H., menegaskan bahwa Musdes bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum penting untuk mengintegrasikan aspirasi warga ke dalam perencanaan pembangunan desa. “Partisipasi aktif masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata,” ungkapnya.
Menariknya, keberhasilan pelaksanaan Musdes Nagasepaha ini menarik perhatian Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Sumbawa menginisiasi kunjungan pembelajaran untuk menggali strategi dan praktik baik dari Desa Nagasepaha dalam menyusun dan mengimplementasikan RKPDes.
Kepala DPMD Sumbawa menyampaikan bahwa pendekatan deliberatif dan keterbukaan yang diterapkan di Nagasepaha dapat menjadi model inspiratif bagi desa-desa lain di Indonesia dalam memperkuat sistem perencanaan desa berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tak hanya bergantung pada besaran anggaran, namun juga pada kualitas komunikasi, kolaborasi, dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di desa.
Melalui forum seperti Musdes, pembangunan desa bukan lagi sekadar proyek pemerintah, melainkan menjadi gerakan sosial kolektif demi masa depan yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
Redaksi01-Alfian
