Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
RENCANA pemerintah pusat memangkas alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mulai memunculkan kekhawatiran di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Meski belum diputuskan secara resmi, proyeksi pemangkasan tersebut mengundang perhatian karena menyangkut keberlanjutan pembangunan di desa.
Pada tahun 2025, sebanyak 16 desa di Kabupaten Nias tercatat telah menerima alokasi lebih dari Rp1 miliar. Jumlah tersebut merupakan bagian dari skema transfer dana desa nasional yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan kelembagaan desa.
Namun, sinyal pengurangan dana di tahun 2026 membuat Pemerintah Kabupaten Nias mulai menyiapkan skenario alternatif. Salah satunya melalui penguatan kolaborasi antar desa dan peningkatan kapasitas perencanaan keuangan desa yang adaptif, termasuk mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sejalan dengan inisiatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), menginisiasi kunjungan pembelajaran pengembangan potensi desa, yang diikuti sejumlah perwakilan daerah, termasuk dari Sumatera Utara. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknis dan inovasi pengelolaan desa dalam menghadapi tantangan anggaran yang tidak menentu.
Kunjungan tersebut difokuskan pada praktik baik dalam pengelolaan dana desa, tata kelola keuangan yang transparan, hingga strategi pengembangan ekonomi lokal yang tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
Kepala DPMD Sumbawa menyatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan bentuk transfer pengalaman untuk mendorong desa-desa agar memiliki ketahanan fiskal sendiri melalui pengembangan potensi dan pemberdayaan yang berbasis sumber daya lokal.Sementara itu, Pemkab Nias terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait skema kebijakan Dana Desa 2026, sembari memperkuat monitoring pelaksanaan dana desa 2025 agar tepat guna dan berdampak nyata.
Redaksi01-Alfian
