Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MOJOKERTO – Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto memperkuat koordinasi dengan para kepala desa menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, guna menjaga stabilitas keamanan dan mencegah potensi konflik di tingkat desa.
Langkah ini diwujudkan melalui pertemuan bersama organisasi kepala desa, yakni Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Mojokerto dan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Mojokerto, yang digelar di ruang Presisi Polres Mojokerto. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara aparat kepolisian dan pemerintah desa (Pemdes) untuk memetakan potensi kerawanan menjelang kontestasi politik di desa.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Mojokerto Andi Yudha Pranata menegaskan pentingnya dukungan seluruh elemen masyarakat, khususnya kepala desa, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Polres Mojokerto membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para kepala desa terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban mendukung penegakan hukum berkeadilan,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan izin kegiatan masyarakat di desa harus dilakukan secara tertib guna mencegah potensi gangguan keamanan. Selain itu, Polres Mojokerto juga menekankan pentingnya netralitas kepala desa serta sinergi antarorganisasi dalam menghadapi Pilkades.
Dalam forum tersebut, PKDI Mojokerto menyampaikan harapan agar kepolisian dapat memberikan pendampingan intensif menjelang Pilkades serentak 2027. Mereka juga mengungkap berbagai dinamika di tingkat desa, termasuk dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap masyarakat desa.
Di sisi lain, PKD Mojokerto menyoroti adanya intimidasi yang dialami sejumlah kepala desa oleh oknum wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ketua PKD Kabupaten Mojokerto, Miftahuddin, menyatakan dukungan terhadap langkah tegas kepolisian dalam menindak pihak yang menghambat pembangunan desa.
“Terkait penertiban oknum wartawan maupun LSM yang meresahkan, kami sangat mendukung langkah tegas Polres Mojokerto.Banyak kepala desa mengalami intimidasi, sehingga menghambat jalannya program pembangunan,” ujarnya.
Polres Mojokerto juga mengapresiasi peran Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang dinilai aktif membantu menyelesaikan persoalan di desa dan menjadi ujung tombak menjaga stabilitas keamanan.
Sebagai informasi, Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW) pada 2026 di 10 desa yang tersebar di delapan kecamatan. Selain itu, terdapat empat desa yang saat ini masih dijabat oleh Penjabat (Pj) kepala desa. Kondisi ini dinilai memerlukan pengawasan ekstra untuk memastikan proses demokrasi desa berjalan aman dan kondusif. []
Redaksi02 | Nadiya.
