Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PALANGKA RAYA – Distribusi Kendaraan Koperasi Desa Tertahan, Pemprov Kalteng Soroti Kesesuaian Medan. Distribusi kendaraan operasional untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) belum terealisasi hingga awal April 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menilai jenis kendaraan yang disiapkan pemerintah pusat perlu dievaluasi karena dinilai belum tentu sesuai dengan kondisi geografis daerah yang didominasi medan berat dan kawasan hutan.
Secara nasional, pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) telah mengimpor 105.000 unit kendaraan untuk mendukung operasional koperasi. Armada tersebut terdiri atas 35.000 pikap 4×4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, serta 35.000 pikap 4×4 dan 35.000 truk roda enam produksi Tata Motors.
Namun, hingga kini, kendaraan tersebut belum masuk ke wilayah Kalteng. Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kalteng Rahmawati menyatakan distribusi masih belum berjalan. “Sampai saat ini pengadaan itu belum sampai,” ujarnya.
Di sisi lain, secara nasional tercatat sebanyak 3.135 KDMP di berbagai daerah telah menerima kendaraan operasional, masing-masing satu unit truk dan satu unit pikap. Ketimpangan distribusi ini memunculkan perhatian khusus dari Pemprov Kalteng terhadap kesiapan implementasi di daerahnya.
Rahmawati menekankan pentingnya kesesuaian kendaraan dengan kondisi lapangan. “Karena kemarin juga saya sempat mempertanyakan karena kondisi wilayah kita dengan kondisi mobil ini sepertinya kurang pas ya,” katanya.
Menurutnya, mayoritas koperasi desa di Kalteng berada di wilayah dengan akses jalan yang sulit. “Kita punya wilayah yang sangat luar biasa yang jalannya pun juga luar biasa, tentunya juga 80 persen koperasi desa merah putih itu berada di sekitaran kawasan hutan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa spesifikasi kendaraan menjadi krusial agar operasional koperasi tidak terhambat. “Ya tentunya kita tahu ini jalannya sangat sulit. Kalau misalnya kendaraan yang disiapkan ini kendaraan biasa, tidak menyesuaikan dengan medan,” lanjutnya.
Rahmawati juga mengingatkan potensi inefisiensi anggaran apabila kendaraan yang disalurkan tidak sesuai kebutuhan. “Saya kira ini akan merugikan lah pengeluaran negara terkait dengan ini, mungkin perlu dievaluasi lagi,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan pengadaan sepenuhnya berada di pemerintah pusat, sementara pihak daerah hanya memberikan masukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. “Saya kira itu semua keputusan dari pemerintah pusat, kami hanya menyarankan saja terkait dengan kondisi geografis Kalteng yang ada saat ini,” pungkasnya.
Situasi ini menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar program penguatan koperasi desa dapat berjalan efektif, terutama di wilayah dengan tantangan geografis tinggi seperti Kalteng. []
Redaksi02 | Nadiya.
