Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PALEMBANG – Lonjakan kunjungan wisata saat Idul Fitri justru menyoroti dilema pengelolaan kawasan bersejarah Kampung Kapitan, yang hingga kini masih dirawat secara mandiri tanpa status cagar budaya dari pemerintah.
Kawasan yang berada di Jalan KH Abdullah Azhari, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) tersebut menjadi salah satu destinasi favorit saat Lebaran. Peningkatan jumlah pengunjung kontras dengan kondisi hari biasa maupun bulan Ramadan yang cenderung sepi.
Salah satu penerus generasi ke-14 pemilik Kampung Kapitan, Suriyanto, mengungkapkan jumlah wisatawan saat Lebaran dapat mencapai puluhan orang setiap hari.
“Kalau Lebaran memang lebih ramai, bisa puluhan pengunjung dalam sehari. Mereka datang dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, bahkan ada juga dari luar daerah seperti Jambi dan Bengkulu,” ujarnya.
Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung sepanjang tahun. Pada periode Ramadan dan hari biasa, jumlah pengunjung menurun drastis.
“Kalau Ramadan sepi, begitu juga hari biasa. Kadang dalam sehari tidak ada pengunjung sama sekali,” katanya.
“Sejauh ini kalau Lebaran, pasti ada saja yang datang setiap hari,” sambungnya.
Kampung Kapitan yang telah berdiri sejak sekitar tahun 1644 ini dikenal sebagai permukiman etnis Tionghoa tertua di Kota Palembang. Letaknya di tepian Sungai Musi menjadikannya memiliki nilai historis dan budaya yang kuat.
Suriyanto menyebutkan, pengunjung yang datang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas, organisasi, pelajar, hingga wisatawan umum, terutama saat momentum libur panjang.
“Biasanya yang datang itu dari komunitas, organisasi, anak sekolah, sampai wisatawan juga banyak, terutama saat momen liburan seperti Lebaran,” ujarnya.
Pengelolaan kawasan ini dilakukan secara swadaya oleh keluarga. Pengunjung tidak dikenakan tiket masuk, melainkan hanya diminta memberikan donasi sukarela.
“Tidak ada tiket masuk, pengunjung hanya memberikan donasi seikhlasnya saja, kami sudah sediakan kotak donasi,” jelasnya.
Meski memiliki potensi wisata sejarah yang besar, kawasan ini belum mendapatkan status resmi sebagai cagar budaya. Hal tersebut berdampak pada minimnya dukungan anggaran perawatan dari pemerintah.
“Untuk perawatan rumah-rumah tua ini, kami lakukan secara mandiri. Tidak ada biaya dari pemerintah karena statusnya belum cagar budaya,” ujarnya.
Menurut Suriyanto, penetapan sebagai cagar budaya juga bukan tanpa risiko. Pihak keluarga mempertimbangkan dampaknya terhadap aktivitas keagamaan dan keberadaan benda pusaka yang tidak dapat dipindahkan.
“Di sini bukan hanya rumah, tapi juga ada tempat sembahyang dan pusaka keluarga yang tidak bisa dipindahkan. Kalau dikelola pemerintah, kami tidak tahu bagaimana nantinya untuk beribadah,” jelasnya.
Ke depan, keseimbangan antara pelestarian budaya dan pengelolaan kawasan menjadi tantangan yang perlu dipertimbangkan, agar nilai sejarah Kampung Kapitan tetap terjaga tanpa mengganggu kehidupan masyarakat setempat. []
Redaksi02 | Nadiya.
