JAKARTA, DESA – NUSANTARA: Evaluasi terhadap program bantuan sosial kembali mengemuka. Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan temuan mengejutkan terkait ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
Merujuk data resmi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tahun 2025, sebanyak 45 persen Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dinilai tidak tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul di hadapan ratusan pendamping desa, pendamping PKH, pekerja sosial, dan kepala desa di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Dalam forum yang juga dihadiri Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid, serta Sekdakab Jombang Agus Purnomo tersebut, Menteri Sosial menekankan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan dan distribusi bansos.
Temuan tersebut menunjukkan tantangan serius dalam memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Angka 45 persen menjadi indikator perlunya peningkatan validitas data penerima, pengawasan distribusi, serta koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah dan para pendamping sosial.
Di hadapan peserta yang terdiri atas ujung tombak pelaksanaan program di lapangan, Gus Ipul mendorong penguatan akuntabilitas serta pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Langkah perbaikan tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas program perlindungan sosial sekaligus mengoptimalkan dampak pengentasan kemiskinan.
Pernyataan ini sekaligus menjadi refleksi atas implementasi Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako yang selama ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam membantu keluarga kurang mampu. Evaluasi berbasis data diharapkan mampu mempersempit celah kesalahan sasaran dan meningkatkan efektivitas anggaran negara.
Redaksi01-Alfian
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara