Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KEDIRI, DESA – NUSANTARA: Polemik transparansi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencuat di Desa Bukur, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri . Proyek pembangunan gerai koperasi tersebut disebut tidak dilengkapi papan informasi anggaran sebagaimana lazimnya proyek yang menggunakan pembiayaan bersumber dari anggaran pemerintah.
Padahal, transparansi penggunaan anggaran negara diatur secara hukum, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa seperti APBDes. Ketiadaan papan informasi dinilai memicu pertanyaan publik terkait nilai kontrak, sumber dana, pelaksana kegiatan, hingga jangka waktu pengerjaan proyek.
Kepala Desa Bukur, Asmunin, mengaku tidak mengetahui detail pembangunan tersebut karena bukan pemerintah desa yang menangani langsung pelaksanaannya.
“dipangkas 52% dan dibebankan untuk pembayaran tanah timbun untuk pembangunan KDMP kepada pemerintah desa saya dan tidak tahu berapa 1 mobil,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah desa belum menerima pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama hingga Februari 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus membayar ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) untuk kebutuhan tanah timbunan. Materi tersebut, selanjutnya, didatangkan dari luar dan bukan berasal dari Tanah Kas Desa (TKD) Bukur.
Menurutnya, meski pembangunan KDMP disebut bersumber dari Himbara melalui Agrinas, prinsip keterbukaan tetap harus dijalankan agar tidak menimbulkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara. Transparansi dianggap penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan.
Situasi ini menjadi perhatian karena di tengah kebijakan pemangkasan Dana Desa, pemerintah desa harus menanggung beban tambahan pembiayaan. Pemerintah desa berharap adanya kejelasan mekanisme pendanaan dan pelaksanaan proyek agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.
Redaksi01-Alfian
