Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
TOBA, DESA – NUSANTARA: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba menegaskan hingga kini tidak terdapat Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbub) yang secara khusus melarang keluarga kepala desa menjabat sebagai perangkat desa. Penegasan ini disampaikan untuk merespons dinamika di tengah masyarakat terkait isu potensi konflik kepentingan dalam tata kelola pemerintahan desa.
Wakil Bupati Toba, Audi Murphy Sitorus, menyatakan bahwa kebijakan daerah tetap berpedoman pada regulasi nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa. Ia menekankan, aturan tersebut tidak memuat larangan mutlak bagi anak, istri, atau kerabat kepala desa untuk menduduki jabatan perangkat desa, sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi.
“Kita masih mengikuti aturan nasional. Dalam undang-undang desa tidak ada aturan spesifik yang melarang keluarga kepala desa menjadi perangkat desa,” ujar Audi, Sabtu (21/2/2026).
Menurutnya, pembentukan aturan pembatasan melalui Perbub justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru. Ia menilai, pembatasan tersebut dapat dianggap mengurangi hak warga negara yang memiliki kapasitas serta memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa Pemkab Toba memprioritaskan prinsip kesetaraan kesempatan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Selama proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel, tidak ada landasan hukum yang melarang keterlibatan kerabat kepala desa.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap mendorong agar setiap proses pengangkatan perangkat desa mengedepankan profesionalitas serta integritas, guna menjaga kepercayaan publik dan mencegah praktik nepotisme yang merugikan tata kelola pemerintahan desa.
Redaksi01-Alfian
