SUKOHARJO, DESA – NUSANTARA: Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, Nurjayanto, mengingatkan adanya tekanan serius terhadap ruang fiskal pemerintah daerah maupun pemerintah desa pada tahun anggaran 2026.
Kondisi ini dipicu kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi Dana Desa hingga sekitar 70 persen untuk mendukung pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemangkasan signifikan tersebut berpotensi mengurangi fleksibilitas pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Nurjayanto menekankan pentingnya pengaturan prioritas belanja desa agar program-program dasar seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan layanan sosial tetap dapat terlaksana meski alokasi dana berkurang.
“Pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap rupiah yang tersisa digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menegaskan perlunya keseimbangan antara penguatan koperasi desa melalui KDMP dan kelangsungan pembangunan dasar di tingkat desa. DPRD Sukoharjo menilai koordinasi yang matang antara pemerintah daerah dan desa menjadi kunci agar program pembangunan tidak terganggu akibat pemangkasan anggaran.
Redaksi01-Alfian
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara