JAKARTA, DESA – NUSANTARA: Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan mendorong ekonomi berbasis potensi lokal menjadi penegasan utama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) periode 2026–2030, Junaedhi Mulyono.
Hal itu ditegaskan dalam pidato perdananya usai pelantikan yang digelar di Auditorium Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Senin, 16 Februari 2026. Momentum tersebut menjadi titik awal konsolidasi organisasi pemerintah desa dalam memperkuat peran strategis desa dalam pembangunan nasional.
Dalam kesempatan itu, Junaedhi menekankan bahwa profesionalisme aparatur desa harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, hingga pelayanan publik dinilai perlu dikelola secara transparan dan akuntabel agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain tata kelola, penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal juga menjadi perhatian utama. Desa didorong mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, baik sektor pertanian, perikanan, pariwisata, maupun usaha mikro, guna menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat nasional, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw. Kehadiran para pejabat tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan desa.
Dalam pidatonya, Junaedhi menyampaikan komitmen APDESI untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyukseskan program pembangunan nasional. Ia menilai, kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa dan pemerintah pusat akan mempercepat pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia.
Redaksi01-Alfian
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara