Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA, DESA – NUSANTARA: Kebijakan pemerintah yang mewajibkan alokasi 58,03% Dana Desa untuk pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai berpotensi memperkuat fondasi ekonomi daerah dalam jangka panjang. Namun, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam waktu dekat kemungkinan masih terbatas dan memerlukan pengelolaan yang cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat desa.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan percepatan pembentukan koperasi desa merupakan langkah ambisius pemerintah untuk mentransformasi desa dari sekadar penerima transfer fiskal menjadi pusat aktivitas ekonomi produktif.
Menurutnya, penguatan kelembagaan ekonomi berbasis koperasi dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong kemandirian desa. Dengan desain yang tepat, KDMP berpeluang menjadi lokomotif penggerak sektor riil di tingkat lokal, termasuk penguatan UMKM, distribusi hasil pertanian, serta akses pembiayaan bagi masyarakat desa.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah tidak akan terjadi secara instan. Implementasi kebijakan membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, tata kelola transparan, serta pengawasan yang akuntabel agar dana yang dialokasikan dapat benar-benar produktif.
Secara jangka pendek, realokasi anggaran desa dalam proporsi besar dikhawatirkan dapat menekan pembiayaan program lain yang telah berjalan. Karena itu, penguatan kapasitas manajerial pengurus koperasi dan pendampingan berkelanjutan menjadi faktor krusial untuk memastikan keberhasilan kebijakan tersebut.
Ia menilai, tanpa tata kelola yang hati-hati, risiko inefisiensi dan rendahnya produktivitas koperasi dapat mengurangi dampak ekonomi yang diharapkan. Oleh sebab itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta evaluasi berkala atas kinerja koperasi desa, menjadi langkah penting dalam tahap awal implementasi.
Kebijakan ini pada akhirnya dipandang sebagai investasi struktural jangka panjang. Jika mampu dikelola secara profesional, KDMP dapat memperkuat struktur ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer fiskal tahunan. Namun sebaliknya, tanpa persiapan matang, manfaatnya berpotensi tidak optimal.
