Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JEMBER, DESA – NUSANTARA: Transparansi dan penguatan tata kelola menjadi sorotan utama dalam pengelolaan dana desa. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiartoro menegaskan pentingnya akuntabilitas aparatur desa agar alokasi anggaran benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja bersama Komisi II DPR RI di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember. Ia mengingatkan bahwa dana desa bukan satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan di tingkat desa, mengingat saat ini banyak program pemerintah pusat yang turut menyasar desa dengan nilai manfaat besar.
“Harus dilihat secara keseluruhan terkait dana desa karena banyak sekali sekarang program pemerintah pusat yang nilai manfaatnya besar sekali untuk desa,” katanya.
Menurutnya, berbagai program seperti kampung nelayan, koperasi desa, dan koperasi merah putih turut mengalirkan dukungan anggaran ke desa. Karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan agar desa mampu memanfaatkan seluruh potensi pendanaan yang tersedia.
“Sebenarnya banyak insentif lain yang mengalir ke desa, selain dana desa, namun yang penting adalah tata kelola dalam menggunakan dana tersebut, sehingga Kemendagri akan menguatkan hal itu,” tuturnya.
Ia memastikan kapasitas aparatur desa akan terus diperkuat agar mampu mengelola anggaran secara efektif dan selaras dengan rencana pembangunan desa. Sinkronisasi antara perencanaan dan penggunaan alokasi dana disebut sebagai kunci agar pembangunan berjalan optimal.
“Uang rakyat harus kembali ke rakyat dan tidak boleh mampir ke kantong pejabat. Transparansi dan efisiensi penggunaan dana desa menjadi harga mati,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pemberantasan korupsi sebagai capaian nyata yang dirasakan masyarakat, sehingga pengawasan terhadap pengelolaan dana publik di tingkat desa harus terus diperketat.
Dalam forum yang sama, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan bahwa meskipun terjadi pengurangan dana desa, pemerintah pusat tetap menggulirkan berbagai program strategis yang berpotensi mendorong perputaran ekonomi daerah.
Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai dapat mendatangkan aliran dana signifikan ke Kabupaten Jember.
“Kalau nanti sampai 300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan, kurang lebih ada Rp 4 triliun uang yang masuk ke Kabupaten Jember. Tinggal bagaimana kami memaksimalkannya,” katanya.
Dalam sosialisasi tersebut terungkap bahwa sebanyak 48 desa di Kabupaten Jember belum dapat mencairkan dana desa tahap II tahun anggaran 2025 dengan total anggaran mencapai Rp13,078 miliar. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius agar tidak menghambat roda pembangunan di desa.
Kegiatan sosialisasi pengawasan pemerintah desa dan dana desa yang dihadiri ratusan kepala desa itu diharapkan mampu memperkuat pemahaman bahwa pengurangan dana desa tidak boleh menjadi alasan stagnasi pembangunan. Optimalisasi program alternatif dan perbaikan tata kelola dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan desa.
Redaksi01-Alfian
