JAKARTA, DESA – NUSANTARA: Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen mempercepat pemerataan konektivitas digital nasional dengan menargetkan penghubungan sekitar 2.500 desa yang hingga kini belum memiliki akses internet. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menutup kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Target tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, pada Desember 2025, sebagai bagian dari kerangka pembangunan Indonesia Digital yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah menempatkan konektivitas desa sebagai fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Akses internet di wilayah pedesaan tidak lagi dipandang sebatas sarana komunikasi, melainkan instrumen utama dalam memperkuat sektor pendidikan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta membuka peluang ekonomi digital berbasis lokal. Kehadiran konektivitas diharapkan mampu mempercepat transformasi sosial dan ekonomi desa.
Program penghubungan desa ini dilanjutkan setelah pemerintah menyelesaikan fase pembangunan infrastruktur digital berskala besar pada periode 2023–2024. Memasuki 2025 hingga 2026, fokus kebijakan bergeser pada perluasan jangkauan layanan dan penguatan kualitas koneksi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Meski demikian, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Berdasarkan data resmi Kementerian Komunikasi dan Digital, sekitar 2.333 desa di Indonesia masih belum terkoneksi internet. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 2.017 desa belum terlayani jaringan 4G, sementara ratusan desa lainnya terkendala persoalan administratif dan teknis jaringan.
Pemerintah menilai penyelesaian tantangan konektivitas ini krusial untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam arus digitalisasi nasional. Dengan tercapainya target penghubungan desa pada 2026, kesenjangan akses informasi antarwilayah diharapkan dapat ditekan secara signifikan sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional dari tingkat desa.
Redaksi01-Alfian
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara