Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-54 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menegaskan arah pembenahan kualitas aparatur sipil negara. Upacara yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (01/12/2025), berlangsung khidmat dengan kehadiran ratusan ASN, jajaran pejabat Pemprov, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, serta perwakilan DPRD. Selain upacara, kegiatan turut dirangkaikan dengan penyerahan apresiasi bagi peserta MTQ 2024 dan piala ajang Pekan Olahraga Nasional (Pornas) KORPRI.
Dalam suasana peringatan yang sarat pesan pembenahan, Gubernur Rudy Mas’ud kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap nasib tenaga honorer yang selama ini menjadi bagian penting pelayanan publik. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim akan terus mendorong pemerintah pusat agar proses pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dapat dipercepat.
“Pengangkatan honorer menjadi P3K memang kewenangan pemerintah pusat melalui BKN. Namun kami akan terus mendorong agar honorer yang sudah lama mengabdi di kabupaten/kota maupun provinsi segera diangkat. Lebih cepat tentu lebih baik, meski tetap bergantung pada regulasi dan kemampuan keuangan negara,” ujarnya seusai upacara.
Gubernur juga menegaskan bahwa komunikasi dengan Badan Kepegawaian Nasional akan diperkuat untuk memastikan para tenaga honorer memperoleh prioritas sesuai masa pengabdian mereka. Ia turut menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Kaltim. APBD 2026 disepakati senilai Rp15 triliun, turun dari Rp21 triliun. “Kami melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk memangkas belanja perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak terlalu penting hingga 66 persen. Namun standar pelayanan minimum tetap berjalan normal,” jelasnya.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Rudy memastikan bahwa program prioritas yang menyangkut layanan dasar tetap dijaga. “Program Gratis Pol untuk pendidikan dan kesehatan tetap berjalan. Anggarannya sudah ada, kurang lebih Rp2 triliun lebih. Dua sektor utama yang kami jaga adalah pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur pelayanan dasar,” tegasnya.
Ia menilai momen HUT KORPRI menjadi kesempatan bagi ASN untuk memperkuat disiplin, profesionalisme, dan komitmen pelayanan publik. “Kami ingin ASN lebih disiplin, sehat, dan profesional. Dengan kualitas yang baik, mereka bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Ini bagian dari ikhtiar kita mempersiapkan Kaltim menyongsong Ibu Kota Nusantara pada 2028,” pungkasnya.
Dari perspektif legislatif, DPRD Kaltim juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas ASN. Anggota Komisi II, Muhammad Husni Fahruddin, menilai peningkatan kapasitas aparatur harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. “Arahan dari Menteri sudah jelas, ASN harus meningkatkan kualitasnya. Ketika kualitas meningkat, otomatis kinerjanya juga akan naik. Yang paling penting adalah soliditas di antara ASN, dan itu harus diukur dengan prestasi kerja,” ujarnya.
Fahruddin menegaskan bahwa DPRD mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan ASN agar kinerja mereka tidak terganggu. “Kami berharap ASN dapat lebih disiplin, meningkatkan kualitas, bekerja maksimal, saling bahu-membahu, dan ikut mensukseskan visi misi kepala daerah,” katanya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah provinsi bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan. “ASN di bidang kesehatan dan pendidikan adalah ujung tombak pelayanan. Pemerintah provinsi harus memberi insentif lebih baik, termasuk bagi tenaga honorer, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik. Dengan tunjangan yang layak, mereka bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltim,” jelasnya.
Fahruddin kemudian menyoroti soal kesenjangan kesejahteraan ASN dibandingkan dengan tenaga kerja perusahaan swasta. Namun, ia menyampaikan optimisme bahwa kebijakan pusat mulai mengarah pada peningkatan yang signifikan. “Kalau kesehatannya baik, kinerjanya pasti lebih maksimal. Memang ada ketimpangan dengan perusahaan swasta yang memberi gaji dan insentif lebih tinggi, tapi pemerintah pusat sudah mulai menaikkan gaji dan insentif ASN secara bertahap. Kami mendukung kebijakan itu,” tegasnya.
Melalui peringatan HUT KORPRI ke-54 ini, Pemprov dan DPRD Kaltim menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kualitas aparatur, menjaga kesinambungan program prioritas, serta memastikan pelayanan publik tetap optimal meski kondisi fiskal sedang menantang. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
