Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL — Upaya memperluas akses pendidikan menengah di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kaltim dan Dinas Pendidikan serta Kebudayaan Provinsi di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (26/11/2025). Dalam forum tersebut, Komisi IV menekankan pentingnya perencanaan matang dan pemetaan kebutuhan pendidikan sebelum melangkah pada pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) maupun proses penegerian sekolah swasta di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa setiap langkah harus didasari kajian menyeluruh demi mencegah persoalan administratif dan operasional pada masa mendatang.
Dalam pembahasan, muncul sejumlah usulan pembangunan empat Sekolah Menengah Atas (SMA) baru di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) serta rencana alih status beberapa sekolah swasta menjadi sekolah negeri. Menurut Darlis, pemerintah tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan tanpa memperhitungkan kesiapan infrastruktur dasar.
“Mendirikan sekolah negeri tidak bisa serta-merta, harus ada pertimbangan matang mulai dari kesiapan lahan, jumlah siswa, tenaga pengajar, hingga kemampuan anggaran daerah,” ujarnya menegaskan.
Ia memaparkan bahwa beberapa wilayah telah menunjukkan komitmen masyarakat yang kuat. Dari hibah lahan, dukungan pendanaan awal oleh pemerintah desa, hingga kesediaan yayasan menyerahkan aset sekolah kepada pemerintah daerah. “Ada sekolah yang lahannya sudah dihibahkan masyarakat, ada yang selama ini dibiayai kepala desa, bahkan ada yayasan yang bersedia menyerahkan asetnya ke pemerintah. Ini menunjukkan komitmen masyarakat terhadap pendidikan,” katanya.
Meski begitu, Darlis mengingatkan bahwa pembangunan USB bukan sekadar memenuhi aspirasi lokal, tetapi harus berbasis data kebutuhan pendidikan. Ia menyebut bahwa realisasi pembangunan kemungkinan baru dapat dilakukan pada 2027 setelah kajian induk rampung. “Kita minta dibuat rencana induk pengembangan sekolah, termasuk sarana prasarana dan tenaga pengajar. Jangan sampai sekolah dibangun, tapi kemudian kesulitan operasional karena anggaran terbatas,” tegasnya.
Minimnya jumlah SMA di Kukar turut menjadi sorotan. Rasio ketersediaan sekolah dengan kebutuhan masyarakat dinilai tidak sebanding, sehingga banyak calon siswa tidak tertampung. “Ketersediaan SMA di Kukar memang sangat rendah. Karena itu, pembangunan USB dan penegerian sekolah menjadi kebutuhan mendesak, tapi tetap harus sesuai prosedur agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelasnya.
Komisi IV juga meminta agar seluruh proses penegerian dilakukan secara akuntabel. Dokumen penyerahan lahan maupun aset harus lengkap dan sah secara hukum. “Kami ingin semua proses clear and clean. Status lahan harus jelas, penyerahan aset harus tertulis, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ungkap Darlis.
Lebih jauh, DPRD menekankan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat kompetensi tenaga pengajar dan memastikan pengelolaan anggaran tetap berkelanjutan. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diperlukan untuk memastikan pemerataan layanan pendidikan berjalan optimal.
Dengan pengawasan ketat dari DPRD, penyusunan rencana pembangunan yang terukur, serta dukungan masyarakat yang terus menguat, pembangunan USB dan proses penegerian sekolah di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III diharapkan mampu memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur secara berkelanjutan. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
