Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL — Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru honorer menjadi bagian penting dari kebijakan prioritas sumber daya manusia. Hal itu disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, seusai memimpin apel peringatan Hari Guru Nasional di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (25/11/2025). Ia menekankan bahwa komitmen tersebut tidak hanya sebatas menaikkan insentif, tetapi juga meliputi upaya perbaikan sistemik untuk memperkuat kualitas pendidikan di seluruh daerah.
Dalam keterangannya, Rudy menjelaskan bahwa pemerintah telah menyalurkan insentif bagi guru honorer sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan pengabdian mereka. Ia menyebut, insentif yang diberikan saat ini masih berada pada angka Rp50 ribu per bulan dan telah dicairkan dalam dua tahap. “Saya mendapat pesan dari guru-guru honorer di Sangatta, mereka berterima kasih karena sudah menerima insentif Rp50 ribu per bulan. Alhamdulillah, sudah dua kali cair sehingga totalnya mencapai Rp500 ribu,” ujarnya.
Rudy menyebut bahwa sumber anggaran untuk insentif tersebut berasal dari APBD Kaltim, dan pemerintah akan berupaya melakukan peningkatan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. “Doakan saja, target kita ke depan mudah-mudahan bisa meningkat hingga Rp1 juta. Tentu bergantung pada kekuatan APBD,” katanya.
Ia menegaskan, proses penyaluran insentif dilakukan secara berkala dan akan dievaluasi setiap tahun. Menurutnya, perhatian terhadap guru tidak hanya berhenti pada aspek finansial, namun juga mencakup dukungan moral dan jaminan perlindungan sosial. “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan sepanjang masa. Karena merekalah kita bisa berdiri di sini,” tegas Rudy.
Tak hanya itu, Pemprov Kaltim turut menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga pendidik yang kerap menghadapi situasi kerentanan di lapangan. Rudy menyambut baik kerja sama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kepolisian RI dalam penerapan pendekatan restorative justice bagi kasus hukum yang melibatkan guru. “Guru adalah penjaga moral dan pembentuk karakter anak-anak kita. Kalau ingin hidup mulia, maka muliakanlah guru,” ucapnya.
Pada bagian lain, Rudy menyinggung persoalan ketimpangan distribusi tenaga pendidik yang menurutnya masih menjadi tantangan besar. Ia mengakui bahwa konsentrasi guru lebih banyak berada di kota-kota besar dibandingkan daerah pedalaman dan pesisir. Untuk itu, pemerintah berkomitmen memperbaiki penataan dan pemerataan agar kualitas pendidikan dapat dirasakan merata. “Kami berkomitmen melakukan pemerataan, dari Samarinda hingga Mahulu, dari pesisir hingga pedalaman perusahaan. Semua guru harus memiliki standar yang sama dalam mendidik anak-anak,” jelasnya.
Gubernur menegaskan bahwa pembangunan pendidikan di Kaltim harus berorientasi pada peningkatan kualitas guru sebagai pondasi utama. Pendidikan yang berkeadilan, menurutnya, tidak akan tercapai tanpa standar kompetensi dan kesejahteraan yang sama di seluruh daerah. “Kalau ingin pendidikan kita baik, maka kualitas guru harus baik. Standarisasi harus sama agar menghasilkan anak-anak dengan kualitas setara,” tutup Rudy.
Melalui langkah peningkatan insentif, penguatan perlindungan hukum, dan pemerataan tenaga pendidik, Pemprov Kaltim berharap kualitas pendidikan dapat meningkat secara signifikan. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi pendorong penguatan sumber daya manusia Kaltim menuju masa depan yang lebih kompetitif. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
