Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Dorongan untuk memperketat pengawasan transportasi dan mempercepat pembenahan infrastruktur jalan kembali mengemuka dalam dinamika pembangunan Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi, menegaskan bahwa dua sektor tersebut kini menjadi kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Gerindra Kaltim di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Minggu (23/11/2025).
Reza menyoroti pentingnya penertiban kendaraan berpelat luar daerah sebagai bagian dari upaya menata arus lalu lintas serta memastikan kontribusi fiskal bagi Kaltim. Ia menilai langkah yang diusulkan Wakil Gubernur Kaltim merupakan sinyal bahwa daerah perlu lebih tegas dalam mengelola mobilitas kendaraan, terutama kendaraan berat yang berpotensi merusak jalan.
“Kami sangat setuju bagaimana menertibkan kendaraan berplat nomor luar Kaltim. Itu ide bagus, dan Komisi III menyambut baik agar masyarakat bisa menikmati hasil yang memang diperuntukkan bagi daerah kita,” ujarnya.
Lebih jauh, Reza menjelaskan bahwa mekanisme penertiban tidak hanya menyasar kelengkapan administrasi, tetapi juga pengawasan terhadap kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension over loading (ODOL). Menurutnya, keberhasilan penindakan sangat ditentukan oleh kesiapan Dinas Perhubungan, baik dari segi personel maupun sarana pendukung seperti timbangan.
“Kami menyoroti sarana-prasarana seperti timbangan dan kesiapan SDM. Harapan kami, ke depan Dinas Perhubungan bisa menjalankan aturan dengan baik serta memiliki grand design untuk menekan pelanggaran ODOL di Kaltim,” katanya.
Selain isu kendaraan, Komisi III turut menaruh perhatian terhadap minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah wilayah. Reza menilai persoalan ini tidak bisa terus berlarut karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga. Ia menekankan pentingnya data yang valid agar penganggaran dapat berjalan tepat sasaran.
“PJU masih berproses. Kami menunggu data tahun 2025 berapa jumlah yang terpasang di ruas jalan provinsi, dan tahun depan berapa yang akan dipasang. Faktanya, masih banyak ruas jalan provinsi yang kekurangan PJU. Ini catatan penting agar anggaran tidak mubazir dan tepat sasaran,” jelasnya.
Pada saat yang sama, Komisi III juga memonitor berbagai proyek jalan strategis yang sedang berlangsung, seperti ruas Kubar–Mahulu serta batas Morabadak–Bontang. Reza menilai bahwa kualitas sejumlah pekerjaan masih perlu ditingkatkan, terutama setelah mencuatnya dugaan penggunaan air asin dalam pembangunan jalan yang sempat viral di media sosial. Komisi III, katanya, akan mengambil langkah konkret.
“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek kualitas pekerjaan. Kasus penggunaan air asin dalam pembangunan jalan yang sempat ramai di media sosial menjadi pelajaran. Komisi III akan menjalankan fungsi pengawasan agar kualitas pekerjaan yang menggunakan dana APBD benar-benar terjamin,” tegasnya.
Reza menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan harus menjadi indikator utama dalam setiap kebijakan transportasi dan infrastruktur. Ia mengingatkan kembali sejumlah insiden kecelakaan yang dipicu muatan berlebih sebagai peringatan keras bagi pemerintah daerah. “Fasilitas itu nomor satu. Jangan sampai kejadian akibat muatan berlebih terulang lagi, seperti kecelakaan di Rapak Balikpapan maupun di Jalan Poros Bontang,” pungkasnya. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
