Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PULAU TALIABU DESA NUSANTARA Pemerintah Desa Kasango, Kecamatan Taliabu Barat Laut, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang membahas dua agenda penting, yakni persetujuan dukungan pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut, Supiati, SE, dan turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pulau Taliabu, Arman Hase, serta Pj. Kepala Desa Kasango, Abdul Malik, S.A.P.
Dalam kesempatan tersebut, Arman Hase menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu diketahui secara transparan oleh seluruh pihak. Ia mengungkapkan bahwa total pengurus KDMP mencapai 20 orang, dengan dana pinjaman yang disediakan pihak bank sebesar Rp 3 miliar.
“Namun perlu diketahui bersama bahwa dana pinjaman KDMP ini ternyata berhubungan dengan Dana Desa (DD). Jaminan pinjaman KDMP di bank itu adalah DD,” ujar Arman Hase.
Ia menambahkan, jaminan pinjaman yang digunakan sebesar 30 persen dari pagu anggaran Dana Desa per tahun, dengan bunga pinjaman sebesar 6 persen per tahun.
“Tiga puluh persen itu merupakan suatu jaminan. Apabila nantinya KDMP ini tidak berjalan maka otomatis DD tersebut akan terpotong,” katanya.
Sementara itu, Pj. Kepala Desa Kasango, Abdul Malik, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.
Menurutnya, Musdes menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menentukan program prioritas pembangunan desa ke depan.
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan melibatkan partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta unsur masyarakat lainnya.
Melalui forum musyawarah ini, diharapkan pengelolaan koperasi dan pembangunan desa dapat berjalan selaras, mengedepankan prinsip transparansi dan kemandirian desa.
Redaksi01-Alfian
