Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
POLEMIK penggunaan Dana Desa kembali mencuat di Desa Gunung Keling, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Alokasi anggaran tahun 2024 untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta program ketahanan pangan dipertanyakan transparansinya oleh warga.
Berdasarkan catatan anggaran, terdapat dua pos untuk program ketahanan pangan, yakni Rp75 juta dan Rp25 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan kandang, pengadaan alat produksi, serta pembelian sapi perah bagi kelompok ternak. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hanya ada satu kandang sapi yang berdiri, meski terdapat dua sumber anggaran berbeda.
Kondisi semakin menimbulkan tanda tanya setelah diketahui kandang tersebut dibangun di area kebun kopi milik warga, yang lahannya juga disewa oleh BUMDes. Ironisnya, kelompok ternak penerima bantuan justru diharuskan menyewa kandang yang dibangun dari dana desa. Situasi ini dinilai janggal karena semestinya terdapat dua kandang terbangun dari anggaran yang tersedia.
BUMDes mengklaim bahwa program ini bersifat berkelanjutan. Pada tahun 2025, mereka berencana membangun kandang baru di lahan bengkok desa yang lebih luas. Kendati demikian, masyarakat hingga kini belum melihat progres nyata baik dari pembangunan kandang tambahan maupun dari pengembangan usaha peternakan sapi perah tersebut.
Tak hanya soal peternakan, penggunaan dana untuk pemeliharaan jalan lingkungan juga dikeluhkan warga. Mereka menilai perbaikan jalan hanya dilakukan sebatas tambal sulam, padahal laporan realisasi anggaran tahun 2024 mencatat adanya alokasi khusus untuk perbaikan infrastruktur jalan desa.
Polemik mengenai pembangunan kandang sapi yang kemudian disewakan kembali kepada penerima bantuan memunculkan pertanyaan besar: apakah praktik tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa? Publik pun menuntut adanya transparansi serta pengawasan lebih ketat agar dana desa benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
