Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PEMERINTAH tengah menyiapkan terobosan besar dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Melalui penyusunan regulasi Peraturan Presiden (Perpres), rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa se-Indonesia akan menjadi bagian integral dari strategi swasembada energi berbasis lokal.
Langkah ini didukung penuh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di berbagai kabupaten, yang mulai menginisiasi kunjungan pembelajaran pengembangan potensi desa guna mengintegrasikan teknologi energi terbarukan ke dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis koperasiMenteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang kini menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Swasembada Pangan, Air, dan Energi, menyatakan bahwa regulasi akan rampung dalam waktu dekat. Dengan target pembangunan PLTS di 80.000 desa, pemerintah menargetkan investasi senilai 100 miliar dolar AS, menggantikan skema subsidi energi yang selama ini menyedot hingga 25 miliar dolar AS per tahunSetiap desa direncanakan mengalokasikan 1 hingga 1,5 hektare lahan untuk instalasi panel surya. Secara nasional, akan terkumpul sekitar 120.000 hektare sebagai fondasi proyek energi hijau terbesar dalam sejarah Indonesia
Inisiatif ini terintegrasi dalam program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/07/2025). Program ini menggabungkan pemberdayaan ekonomi dengan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Dengan konsep “dari desa untuk Indonesia”, setiap unit koperasi akan mengelola operasional dan distribusi listrik dari PLTS, sekaligus membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan ekonomi lokal.
DPMD sebagai penggerak utama di daerah, saat ini mempersiapkan desa-desa melalui pelatihan, studi tiru, dan kunjungan pembelajaran ke wilayah yang telah mengadopsi energi baru terbarukan. Harapannya, desa tidak hanya menjadi pengguna energi, tetapi juga pengelola dan pemiliknya
Proyek PLTS ini dirancang secara modular dan terintegrasi, dari desa ke kecamatan, lalu kabupaten. Setiap pembangkit akan dilengkapi sistem penyimpanan energi berbasis baterai, menjamin stabilitas dan keberlanjutan pasokan listrik. Model ini juga dirancang ramah lingkungan, efisien, dan dapat dijadikan contoh dalam diplomasi energi di kawasan ASEAN.
Dalam skema ini, desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama yang menjadi pionir transformasi energi nasional.
Redaksi01-Alfian
